Perantau Hadapi Persoalan Dilematis

Editor Content • Dipublikasikan Selasa, 31 Maret 2020 | 15:37 WIB
Tak Ada Lagi Pekerjaan, Mudik Juga “Ditolak” Warga ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )
Tak Ada Lagi Pekerjaan, Mudik Juga “Ditolak” Warga ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA - Persoalan dilematis harus dihadapi para perantau di wilayah persebaran Covid-19 yang akan pulang ke kampung halaman. Sedangkan saat ini sudah banyak desa yang secara mandiri melakukan lockdown untuk meminimalisasi persebaran virus korona.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Agus Joko Pitoyo menjelaskan, masyarakat Indonesia memiliki ciri sebagai bilocal population. Yang mana meskipun masyarakat berstatus pendatang di kota-kota besar, mereka memiliki tanah tumpah darah atau kampung halaman. Seseorang lahir dan akan memiliki suatu ikatan dengan tanah kelahirannya. “Sebagai tempat yang damai, aman dalam hal kejiwaan dan emosi dibandingkan saat mereka ada di perantauan,”  jelas Joko Senin (30/3).

Pada dasarnya masyarakat yang berstatus sebagai migran memiliki double economic safety net. Ekonomi pertama adalah yang dihasilkan dari daerah tujuan yang nantinya, uang akan digunakan di daerah asal dalam bentuk remitansi. Ekonomi kedua, dihasilkan dari tanah kelahiran, yang mana remitansi sebelumnya akan digunakan untuk pembelian lahan maupun untuk usaha.

Melihat adanya wabah Covid-19, khususnya di Jakarta, pemerintah mulai memberlakukan aturan tidak memperbolehkan perantau untuk mudik. Namun yang menjadi persoalan, masyarakat rantau yang tidak diperbolehkan pulang, tidak diberikan lahan maupun ruang melakukan ekonomi produktif. “Misalkan pedagang kaki lima, penyedia jasa atau yang sifatnya informal, mereka tidak bisa hidup dalam kondisi seperti ini,” tambah Joko.

Dengan keadaan seperti ini, masyarakat akan memilih jalan alternatif untuk kembali ke kampung halaman agar roda ekonomi tetap berputar. Namun dengan kepulangan perantu ke kampung halaman, juga akan dipandang salah. Serta adanya stigma dari masyarakat bahwa perantau yang pulang akan membawa penyakit, khususnya Covid-19. “Masyarakat pasti dilema, di tanah rantau peluang kerja tidak bisa diharapkan, serta di kampung-kampung sudah lockdown,” tutur Joko.

Yang menjadi penting, ada beberapa pilihan yang bisa diberikan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya dengan adanya penanggungan ekonomi bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja selama wabah Covid-19, sehingga economic safety net bisa membuat masyarakat merasa aman. Dalam hal ini bisa dengan memberikan bantuan atau mereka diberi ruang untuk kerja.

Namun jika pemerintah tidak bisa menanggung, perantau diperbolehkan pulang, namun harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan. Seperti halnya isolasi diri selama 14 hari. “Tidak boleh juga masyarakat setempat melarang perantau untuk pulang, karena sebenarnya masyarakat pulang ke sarangnya sendiri,” katanya.

Joko tidak bisa memastikan akan adanya lonjakan pemudik menjelang Lebaran. Hanya saja, ia berprinsip bahwa mobilitas penduduk tidak bisa diatur. Mengingat mudik sudah menjadi budaya internal masyarakat dan masyarakat yang memiliki ciri bilocal population. “Hanya saja mudiknya masyarakat desa akan lebih awal dibandingkan kondisi biasa saat tidak ada Covid-19,” ungkapnya. (eno/laz) Editor : Editor Content
PSKK Sleman armada bus Agus Joko Pitoyo Covid-19