JOGJA - Tujuh bulan berjalan, Pemprov DIY tidak dilibatkan secara proaktif dalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyaknya kasus keracunan menjadi pijakan jajaran pemprov untuk mengajukan pembenahan agar dilibatkan dalam pengawasannya.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti juga mengakui kelemahan program MBG salah satunya kurangnya komunikasi antara pemprov dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, daerah akan ikut menanggung beban apabila terdapat kasus keracunan.
Oleh karena itu, Pemprov DIY ingin ikut dan terlibat aktif dalam pengawasan program tersebut. "Kalau semua menunggu persetujuan pusat, itu berbahaya. Kami di daerah juga harus bisa ambil langkah cepat," tandasnya.
Made, sapaan akrabnya, menekankan proses perbaikan tata kelola program itu harus segera dilakukan agar kasus serupa tidak terulang. Pihaknya sudah meminta dinas pendidikan, baik di kabupaten/kota maupun provinsi untuk bertemu SPPG.
"Kami diskusi dengan koordinator SPPG. Satu SPPG itu melayani berapa titik, di mana saja, dulu tidak terkomunikasikan. Itu yang sekarang kita benahi," paparnya.
Selain koordinasi, lanjutnya, Pemprov DIY juga mendesak SPPG agar segera mengurus Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS). Apalagi proses ini tidak mudah karena kompleksitas pengolahan makanan massal yang dilakukan dalam waktu singkat.
Menurutnya, standar kebersihan bukan hanya soal dapur bersih. Namun juga sistem sanitasi, pembuangan limbah hingga jarak sumber air bersih.
"Bayangkan, sekian banyak makanan dicuci dan diolah dalam waktu terbatas. Harus lihat juga, bakterinya masuk di mana, apakah di masakan, di alat atau di bahan," katanya.
Dikatakan, sanitasi itu penting. Ia memberi ilustrasi, kalau di pernikahan hanya sehari. "Tapi ini kan setiap hari, limbahnya menumpuk. Bakteri coli kita cukup banyak. Jadi kalau sistemnya tidak baik, risikonya tinggi," jelasnya.
Kemudian juga berkaitan dengan labeling makanan yang penting dilakukan setiap SPPG. Sebab fakta di lapangan menunjukkan, belum semua SPPG patuh melabeli makanan tersebut.
"Misalnya makanan dilabeli baik dikonsumsi sebelum jam sekian. Itu penting, karena kita bisa ukur, kapan dimasak, berapa lama mobilisasinya. Kami sudah mulai, ayo daerah juga dilibatkan. Jangan semua dipusatkan. Kalau ada masalah, daerah juga yang menanggung. Jadi harus transparan, koordinasi harus jalan, supaya anak-anak aman," tandasnya.
Pihaknya tegas untuk mengajak semua pihak serius menangani program MBG. Pasalnya, program ini menyasar anak-anak yang tidak bisa sembrono dalam penyalurannya.
"Keracunan itu tidak ditanggung BPJS. Kalau ada kasus, yang kena tanggung jawab pemda. Itu yang bikin kita tidak bisa lepas. Jadi harus ada koordinasi. Kalau tidak, anak-anak semakin banyak yang sakit," jelasnya.
Terpisah, Direktur Pusat Kedokteran Tropis (PKT) UGM Citra Indriani juga menyayangkan adanya peningkatan kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan.
Ia menekankan pentingnya evaluasi serta langkah perbaikan agar tujuan mulia program unggulan Presiden Prabowo ini dapat tercapai dengan lebih aman.
Menurutnya, pengelolaan makanan dalam skala besar memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko keracunan.
"Kelemahan dalam proses pengolahan, mulai dari pemilihan bahan baku, cara memasak, penyimpanan, hingga distribusi, berpotensi menimbulkan dampak besar bagi kesehatan ribuan anak sekolah," ujarnya.
Skala pengelolaan makanan SPPG dinilai melampaui katering industri. Maka dari itu, idealnya harus mengikuti prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP/Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis). "Ini standar internasional untuk memastikan keamanan pangan,” paparnya.
Hasil kajian dari investigasi beberapa KLB keracunan pangan terkait MBG yang dilakukan oleh UGM di Jogjakarta menunjukkan adanya kesenjangan penerapan kaidah HACCP.
Selain itu, pengetahuan yang masih terbatas dan minimnya keterlibatan sekolah dalam pengawasan turut memperbesar risiko terjadinya keracunan.
"Durasi antara bahan dimasak, dikemas, hingga akhirnya dikonsumsi sering kali melebihi empat jam," beber Citra.
Jika tidak memadai, lanjutnya, kualitas masakan tidak seragam. Beberapa menu kurang matang karena harus diproduksi dalam jumlah besar.
Di sejumlah sekolah, terjadi modifikasi pengemasan dari SPPG tanpa dilakukan pemanasan kembali. "Kondisi-kondisi ini memperbesar risiko terjadinya keracunan massal," tegasnya.
Pihaknya mendororong adanya standarisasi fasilitas dan kapasitas SPPG, termasuk kapasitas penyimpanan selama produksi hingga distribusi yang memenuhi standar, serta mutu bahan baku yang digunakan.
"Jadi perlu dilakukan asesmen awal untuk menilai SPPG mana yang memiliki kapasitas dan fasilitas memasak dalam jumlah besar, dan mana yang tidak,” katanya.
Kemudian setiap staf SPPG juga perlu mendapat pelatihan terkait standar operasional prosedur (SOP) yang ada, serta pelatihan pengelolaan makanan sesuai standar HACCP. (oso/laz)
Editor : Herpri Kartun