JOGJA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalijaga memblokade pertigaan Jalan Laksda Adisutjipto di utara kampus UIN Sunan Kalijaga, kemarin (30/8) siang. Mereka menyuarakan berbagai aspirasi dan keresahan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Dari pantauan Radar Jogja, para mahasiswa itu berkumpul di pertigaan UIN Sunan Kalijaga sekitar pukul 14.00. Mereka tergabung dari para mahasiswa berbagai kampus di Jogjakarta. Di tengah-tengah orasi, para mahasiswa juga membakar ban dan banner di tengah jalan.
"Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kami akan serbu gedung DPR, kami akan bubarkan DPR," teriak salah salah seorang orator.
Perwakilan mahasiswa, Umar Ma'ruf menjelaskan, aksi yang dilakukan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga atau sering disebut Pertigaan Revolusi ini dilakukan para mahasiswa untuk menyikapi situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Mereka merasa sedang tidak baik-baik saja.
Dari mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, semua mengalami kelemahan dan kemunduran. Sehingga aksi ini menjadi akumulasi puncak kemarahan dari masyarakat.
"Kami juga melihat institusi Polri, TNI perlu berbenah. Kami menuntut reformasi total TNI dan Polri, terutama dalam wilayah penanganan dan penindakan aksi-aksi demonstrasi," kata Umar.
Selain reformasi total TNI dan Polri, para mahasiswa juga menuntut reformasi total terhadap DPR. Mahasiswa menilai DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya mampu menyuarakan apa yang dirasakan masyarakat hari ini. Namun nyatanya DPR hanya membentuk aturan-aturan yang sesuai kepentingan elite dan dan oligarki.
Para mahasiswa, lanjut Umar, juga kecewa karena anggaran pendidikan dipangkas hanya untuk program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pada akhirnya biaya kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) menjadi semakin naik dan mahal.
Setelah orasi, para pendemo membubarkan diri dengan berjalan bersama ke arah selatan menuju kampus UIN Sunan Kalijaga. Tidak ada kericuhan dalam aksi kali ini, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
"Kami berkomitmen untuk tidak merusak fasilitas umum. Kami tidak ingin terjadi kerusakan-kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat," tandas Umar.
Desak Presiden Prabowo
Evaluasi Kinerja Polri
Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Utara DIY menyampaikan aspirasi mereka, menuntut pemerintah dan kepolisian agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak rakyat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja kepolisian.
Ketua Dewan Pembina Mahasiswa dan Pelajar Sumatra Utara DIY Dewanto P Siregar mengatakan, untuk menyikapi kondisi banyaknya warga yang turun ke jalan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan mereka.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, hal yang paling penting adalah bagaimana caranya pemerintah bisa mendengarkan aspirasi, di antaranya, segera mengesahkan UU Penyitaan Aset Koruptor.
"Itu adalah langkah yang terbaik. Warga berharap perubahan signifikan dalam sistem kepolisian dan pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera," katanya kemarin (30/8).
Maka dari itu, Dewanto berharap Presiden Prabowo bisa mendengarkan hati rakyat, di antaranya merespon aspirasi masyarakat terkait DPR RI yang harusnya lebih berempati atas kondisi masyarakat kecil. Selain itu harus lebih peduli dan mendengarkan aspirasi rakyat, bukan menyakiti hati rakyat.
Dewanto juga ingin ada langkah dari presiden untuk mengevaluasi kepolisian demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan. "Kemanusiaan harus lebih tinggi daripada kekuasaan. Pemimpin harus kembali ke akar rumput, mendengar suara hati rakyat kecil," tandasnya.
Di sisi lain, Dewanto mengapresiasi Sultan HB X yang telah menyambangi Mapolda DIY, bahkan berdialog serta memberi imbauan kepada massa pengunjukrasa. Lebih dari itu, HB X juga menyampaikan bersedia memfasilitasi dan meneruskan aspirasi masyarakat Jogja ke pusat. (ayu/laz)
Editor : Herpri Kartun