JOGJA - Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rudy Suryanto menilai, rencana Presiden Prabowo Subianto mendirikan 81.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis untuk menggerakkan ekonomi pedesaan.
Kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan peran krusial desa dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Bagaimana tidak, setiap desa kelak akan memperoleh fasilitas pembiayaan hingga Rp 3 miliar.
”Jika berjalan optimal, perputaran modal dari 80.000 koperasi ini bisa mencapai Rp240 triliun," jelas Rudy melalui sambungan telepon, Selasa (19/8/2025).
Meski demikian, Rudy menekankan perlunya sinkronisasi lintas kementerian agar implementasi berjalan efektif. Menurutnya, kebijakan Presiden dan Menteri Keuangan harus diikuti langkah konkret dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk pengaturan soal jaminan ketika koperasi mengalami kesulitan membayar pinjaman.
Tak kalah penting lagi, Rudy mengingatkan, model bisnis KDMP harus tepat. Agar keberadaan KDMP tidak menjadi predator baru yang justru menggusur aktivitas ekonomi yang sudah ada.
”Keberadaan tengkulak dan rentenir yang telah lama mengakar di masyarakat juga harus diperhatikan," ulasnya.
Rudy menambahkan, keberhasilan koperasi bergantung pada pendekatan partisipatif. Program pemberdayaan desa tidak akan efektif jika hanya bersifat top-down.
"Harus ada ruang diskusi dan kolaborasi dengan elemen yang sudah ada seperti BUMDes, KUD, kelompok tani, dan UMKM," pesannya.
Dengan demikian, koperasi harus bisa menjadi penghubung yang menghidupkan ekosistem ekonomi desa. Bukan pesaing lembaga yang telah berjalan.
Menurutnya, pembentukan 81.000 koperasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Sebab, setiap desa memiliki potensi dan kebutuhan berbeda. Model bisnis harus disesuaikan dengan karakteristik lokal.
Untuk memastikan keberlanjutan, Rudy merekomendasikan empat langkah utama. Pertama, kolaborasi multi-pihak dari pusat hingga daerah, termasuk akademisi. Kedua, penguatan kelembagaan dan SDM melalui pelatihan khusus bagi 81.000 pengelola koperasi. Ketiga, penerapan model bisnis berkelanjutan seperti social enterprise dan circular business model.
Keempat, pemanfaatan data analytics untuk monitoring dan evaluasi dampak koperasi terhadap perputaran uang desa.
"Jika menggunakan model komersial murni, risikonya adalah munculnya predator ekonomi baru di tingkat lokal," katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pelaku usaha lokal, tetapi juga membutuhkan kontribusi akademisi.
"Kolaborasi dengan akademisi bisa hasilkan inovasi model bisnis yang sesuai dengan karakteristik desa," tambahnya. (iza/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita