GUNUNGKIDUL - Petani singkong di Kabupaten Gunungkidul kembali menghadapi kenyataan pahit. Harga gaplek sebagai produk olahan singkong yang menjadi sumber penghasilan petani anjlok di kisaran Rp 1.500 hingga Rp 1.700 per kilogram. Jauh di bawah harga tahun lalu yang mencapai Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per kg.
Kismanto, seorang petani mengatakan, anjloknya harga gaplek membuatnya merugi. Sebab, proses dari penanaman hingga panen singkong memakan waktu tujuh hingga delapan bulan. Itu belum termasuk proses pembuatan gaplek.
”Apalagi musim kemarau basah seperti sekarang, penjemuran bisa sampai seminggu dan rawan jamur. Sudah harganya jatuh, kualitasnya turun,” keluh Kismanto saat ditemui di rumahnya yang terletak di Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan, Rabu (13/8/2025).
Meski dari sisi ekonomi rugi, Kismanto menyebut masih ada sedikit manfaat dari limbah produksi untuk pakan ternak. Namun, ia menegaskan, petani tidak punya daya tawar harga dan harus mengikuti pasar.
Menanggapi keluhan petani, Staf Teknis Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Gunungkidul Sigit Haryanto mengakui pemerintah daerah belum memiliki langkah cepat untuk mengatasi anjloknya harga gaplek tahun ini.
”Karena harganya segitu, kami memang tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.
Kendati begitu, Sigit menegaskan, pemkab ke depan akan mendorong petani bisa mengolah singkong menjadi beragam produk nilai jual lebih tinggi. Salah satunya tepung singkong.
Komoditas yang kerap disebut dengan tepung mocaf ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan lebih awet.
”Nanti akan ada sosialisasi dan pelatihan pengolahan singkong,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyanti, menilai fenomena anjloknya harga hasil panen sudah menjadi pola tahunan di berbagai komoditas.
Namun, khusus untuk gaplek, ia menyoroti belum adanya kebijakan dan peran aktif badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menampung dan mengolah hasil tani.
”Kalau ada BUMD yang aktif, saat harga anjlok, mereka bisa membeli gaplek petani untuk diolah menjadi produk bernilai tambah,” ujarnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan, perlunya kolaborasi antara pemkab, DPRD, swasta, desa, dan masyarakat untuk membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
Menurutnya, ketahanan pangan sudah masuk dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Namun, kebijakan dan anggaran yang berpihak pada petani masih minim.
”Dalam waktu dekat kami akan koordinasi dengan pemkab untuk memantau harga langsung di lapangan dan mendorong lahirnya kebijakan perlindungan petani,” tegasnya.
Hingga kini, Ery mengaku belum ada petani gaplek yang secara resmi mengadu ke DPRD. Namun keluhan harga rendah kerap muncul saat anggota dewan melakukan kunjungan lapangan.
Petani berharap, kata Ery, keluhan yang sudah berulang tiap tahun ini dijawab dengan kebijakan yang konkret dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan mereka. (bas/zam)
Editor : Sevtia Eka Novarita