Namun juga dilakukan oleh mereka yang pernah berkecimpung di dunia aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Reuni menjadi ajang kumpul setelah berpisah belasan tahun lantaran harus meniti karir di dunia masing-masing. Itu yang tergambar saat aktivis Jogja pascareformasi menggelar reuni untuk kali pertama.
Tak hanya aktivis, reuni juga mengundang rekan-rekan sejawat seperti kalangan wartawan. Maklum relasi antara aktivis dan jurnalis begitu dekat. Hubungannya cukup akrab. Terutama saat mengungkap berbagai kasus.
Lantaran kedekatan itu, Zainul Munasichin yang pernah menjadi wartawan Republika diberikan kesempatan bicara.
Dia terbang langsung dari Jakarta. Khusus memenuhi undangan shaibul bait Muhammad Mahlin, mantan Sekretaris Lembaga Kajian (Lemka) Potensi yang menjadi penggagas acara tersebut.
“Seharusnya tadi saya mendarat di Adisutjipto, tapi keliru ke Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulon Progo,” ucapnya mengawali cerita. Reuni berlangsung di Sawah Resto Nologaten, Sleman, Sabtu (9/8/2025).
Zainul meninggalkan profesi wartawan sekitar 18 tahun lalu. Dia memutuskan masuk ke politik menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Itu terjadi sekitar 2008 tahun. Tiga tahun selepas meninggalkan Jogja.
Kini Zainul tercatat menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Dia bertugas di Komisi IX mewakili Dapil IV Jawa Barat meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi. “Saya satu dapil dengan Teteh Desy Ratnasari dari PAN,” tuturnya.
Sebelum menjadi wartawan, Zainul juga punya latar belakang aktivis. Di antaranya, di Lembaga Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial (Sketsa) Jember, Jawa Timur 1998-2001. Dia juga pernah mendirikan Serikat Buruh Perkebunan (Serbuk).
Dari aktivis dia kemudian menjadi reporter Radio Maja FM di Mojokerto. Memasuki 2002, Zainul memutuskan hijrah dari Jawa Timur ke Jogja. Dia menjadi wartawan Harian Republika Biro DIY-Jawa Tengah. Dia tugas di kota pelajar ini hingga 2005 sebelum kemudian pindah sebagai wartawan Republika di Jakarta.
Zen, begitu dia akrab disapa, sekaligus menjadi kode (inisial, Red) semasa aktif menulis ditugaskan di gedung DPRD DIY. Tugasnya meliput dinamika politik di parlemen. Kala itu cukup dinamis. Semangat reformasi masih sangat kental.
Salah satu yang diingat Zen saat meliput paripurna penetapan Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DIY Periode 2003-2008. Tatib urung disahkan karena gedung dewan dikepung massa. Mereka, antara lain, perangkat desa yang dimobilisasi Bupati Bantul Idham Samawi.
“Waktu itu ketua pansusnya saya,” tutur Nasrullah Krisnam, anggota DPRD DIY periode 1999-2009 yang ikut datang dalam reuni tersebut. Sama seperti Zen, Krisnam juga berlatar belakang wartawan Kedaulatan Rakyat.
Selain Krisnam, Zen juga sering mewancarai Wakil Ketua DPRD DIY Totok Daryanto. Ada pengalaman menggelitik saat dia bertemu kembali dengan Totok di gedung DPR RI.
Kali ini statusnya sama-sama sebagai wakil rakyat. Lama tak berjumpa Totok rupanya masih ingat dengan sosok Zen. “Lho kok ada di sini, meliput apa?,” tanya Totok.
Mendengar itu, Zen langsung menukas. Dia menyebutkan dirinya mengikuti jejak Totok. “Saya sekarang di sini seperti Pak Totok,” ceritanya yang spontan mengundang senyum peserta reuni. Bagi Zen, meliput di Jogja meninggalkan banyak kenangan. Sulit dihapus dari ingat.
Anak pertamanya lahir di kota perjuangan ini. Kala itu dirinya kos di belakang Soto Moneter Jalan Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul. “Saya ingin datang ke kos itu,” kenangnya yang kala itu meliput masih dengan menunggang Honda Prima 1988.
Di sela acara, Muhammad Mahlin mengatakan, reuni itu ibarat mengumpulkan saudara yang lama tak berjumpa. “Ngumpulke balung pisah,” katanya. Undangan Mahlin ternyata mendapatkan sambutan luar biasa.
Dari sesama aktivis tampak hadir, mantan Ketua Forum LSM DIY Tri Wahyu KH, aktivis Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba, Ketua Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono dan penggiat Forum Penyelamat Tanah Sorosutan (FPTS) Bambang “Ketel” Cahyono yang mengajak seorang koleganya dari Malaysia Nur Asman.
Ada juga Sri Widya Supena yang pernah aktif mendemo kasus korupsi buku ajar Sleman 2006-2008. Tahun lalu, Pena sempat maju sebagai calon wakil wali kota Jogja berpasangan dengan Heroe Poerwadi.
Lalu, anggota Bawaslu RI periode 2014-2019 Nasrullah. Wakil Ketua DPRD Kota Jogja RM Sinarbiyat Nujanat serta anggota DPD RI Syauqi Soeratno.
Dari kalangan birokrat tampak mantan Plt Kepala Dinas PUPESDM DIY Muhammad Mansur dan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY R. Agus Supriyanto.
Sebelum Zen, pengalaman di dunia aktivis disampaikan mantan Direktur LBH Jogja Budi Santoso. Banyak perkara ditangani BS, panggilan karibnya semasa di LBH Jogja 1998-2001 dan 2001-2004.
Antara lain, kasus saksi penodongan Supersemar Lettu (Inf) Soekardjo Wilardjito, Jugun Ianfu dan banyak perkar lainnya.
Dari LBH, BS kemudian menjadi wakil ketua Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY periode 2005-2008.
Meski dibentuk Pemprov DIY, LOD pernah memanggil secara khusus Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Sekprov DIY Bambang Susanto Priyohadi (BSP). Kasusnya dalam kaitan dugaan penyimpangan dana CDMA Rp 17 miliar.
Dari LOD, BS kemudian menjadi komisioner Ombudsman RI periode 2011-2016. Lepas itu menjadi Penasihat KPK. Dia menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah ketika KPK mengalami kemunduran. Itu pascadilakukan revisi UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Agenda pemberantasan KPK mengalami degradasi di masa Jokowi. UU KPK direvisi dalam waktu cepat hanya butuh 12 hari.
Revisi UU tercepat di dunia,” ceritanya. Awal mula revisi UU KPK terjadi setelah KPK yang diketuai Agus Rahardjo menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP elektronik.
Presiden Joko Widodo tidak setuju. KPK tetap pada keputusan. Merasa KPK tak bisa dikendalikan, gagasan merevisi UU KPK direalisasikan.
Reuni itu juga menjadi pertemuan sesama alumni satu sekolah. Ternyata, BS dan Sinarbiyat satu angkatan lulusan SMAN 6 Jogja. (kus/laz)
Editor : Herpri Kartun