Menanggapi hal ini, pengamat sosial sekaligus dosen Departemen Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Grendi Hendrastomo menilai, ini fenomena umum yang sayangnya banyak terjadi di kawasan wisata.
Khususnya saat pemerintah gagal menyediakan fasilitas memadai di tengah lonjakan wisatawan.
"Itu membuka celah ekonomi baru yang diisi orang-orang lokal dengan akses tertentu, termasuk para jukir liar. Mereka merasa memberi kemudahan bagi pengunjung, padahal itu sebenarnya bukan hak mereka," ujar Grendi kepada Radar Jogja, Senin (21/7/2025).
Grendi juga menekankan, persoalan ini tidak lepas dari masalah struktural dan sistemik. "Jukir ilegal ini juga korban dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja.
Mereka akhirnya melihat peluang ini sebagai easy money," lanjutnya.
Di sisi lain, dalam konteks Jogja, minimnya kantong parkir resmi, jarak lokasi parkir yang cukup jauh, hingga ketiadaan shuttle bus yang memadai membuat pengunjung cenderung memilih parkir liar.
"Bagi jukir ilegal, momen ramai tentu dimanfaatkan untuk meraup untung sebanyak mungkin," ujarnya.
Namun demikian, Grendi menegaskan juga tidak adil bila hanya menyalahkan jukir ilegal semata.
Menurutnya, masyarakat juga perlu lebih sadar dan memilih parkir resmi meskipun harus berjalan lebih jauh. "Itu tentu akan lebih aman karena resmi," katanya.
Lebih lanjut ia juga mengkritisi pemerintah yang dinilai belum memiliki langkah preventif atau edukasi bagi para jukir ilegal.
Dari beberapa kasuistik yang terjadi, para jukir itu biasanya hanya ditangkap lalu dilepaskan lagi.
"Pola itu berulang. Ini problem sistemik. Ada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah karena penanganannya hanya muncul ketika ada kasus, bukan preventif," papar Grendi.
Sementara itu, dari sisi pengunjung, lanjut Grendi, juga banyak yang enggan berdebat atau terlibat konflik langsung di lokasi parkir, meskipun mengetahui adanya pungli.
"Banyak yang lebih memilih mengeluh di media sosial. Padahal kalau mau, mereka bisa langsung menolak di tempat," tambahnya.
Fenomena ini, kata Grendi, adalah rantai supply and demand yang sulit diputus. "Kebutuhan parkir tinggi, permintaan ada, dan penyedia jasa liar memanfaatkan situasi," ungkapnya.
Grendi mengingatkan pentingnya langkah nyata dari pemerintah untuk menyediakan kantong parkir resmi yang memadai. Sekaligus bersikap tegas terhadap praktik parkir nuthuk.
"Jangan hanya reaktif. Pemerintah juga tidak bisa mengabaikan media sosial karena suara masyarakat di sana juga penting sebagai bentuk pengawasan," tuturnya.
Sementara itu, warga Cokrodiningratan, Jetis, Jogja yang juga kerap beraktivitas di kawasan Malioboro Fajar Andhika mengaku kerap merasa resah dan jengkel saat diminta membayar tarif parkir di luar ketentuan.
Namun ia mengakui lebih memilih mengalah daripada harus berdebat panjang.
"Kadang kesal juga, tapi saya malas ribut. Biasanya langsung saya bayar saja, walaupun sebenarnya tahu itu nggak resmi," ujarnya.
Fajar yang bekerja di perusahaan travel ini berharap pemerintah bisa lebih tegas menertibkan jukir liar, supaya warga lokal maupun wisatawan tidak terus menjadi korban pungutan liar.
"Jangan sampai Jogja jadi jelek namanya gara-gara parkir liar dan nuthuk begini," tandasnya. (iza/laz)
Editor : Herpri Kartun