RADAR JOGJA – Kebijakan realokasi anggaran APBD 2025 Jawa Barat yang dilakukan oleh Gubernur, Kang Dedi Mulyadi dianggap telah merubah struktur secara luar biasa, Kepala Bappeda Jawa Barat mengatakan.
Dalam unggahan dari kanal Youtube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Kepala Bappeda tersebut mengungkapkan secara umum dari aggaran belanja pegawai tidak berubah, tetap Rp. 9,1 triliun.
Menurut Kepala Bappeda Jawa Barat, belanja pegawai terdiri dari gaji pegawai hingga tunjangan kinerja.
Menanggapi hal tersebut, Kang Dedi Mulyadi mengatakan hal tersebut tidak bisa diubah.
“Gak bisa dirubah, gak bisa kita nurunin pendapatan pegawai,” ujar KDM.
Dia mengibaratkan hal tersebut dengan apa yang terjadi di Malaysia, bahkan Argentina yang menurutnya pendapatan pegawai dapat naik ataupun turun sewaktu-waktu mengikuti kondisi pendapatan yang ada.
“Kecuali di negeri Malaysia atau Argentina,” kata Dedi.
“Pegawainya kalo lagi surplus pendapatannya, naik tunjangannya, kalo lagi turun, turun,” jelasnya.
“Indonesia kalo sudah naik gak mau turun,” tegasnya sambil tertawa bersama Kepala Bappeda Jawa Barat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda tersebut juga ikut tertawa serta menambahkan para pegawai sudah nyaman.
“Sudah nyaman disitu,” ujar Kepala Bappeda tersebut.
Kang Dedi Mulyani menegaskan untuk tahun ini anggaran untuk belanja pegawai ‘aman’ tidak alami penurunan.
Tetapi juga tidak alami kenaikan.
“Sampai hari ini tidak ada. Kedepan kalo pendapatannya naik, jalannya udah pada bagus, gak ada masalah,” imbuh KDM.
“Selama rakyat Jawa Baratnya sudah Sejahtera,” tegasnya.
Editor : Satria Putra Sejati