BANTUL - Puluhan dosen aparatur sipil negara (ASN) Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja melakukan unjuk rasa di depan gedung rektorat ISI Jogja Senin (3/2/2025). Mereka menuntut tunjangan kinerja (tukin) segera dibayarkan.
Para dosen dan sejumlah guru besar itu menuntut pemerintah membayarkan tukin bagi dosen yang tak kunjung cair sejak 2020. Tukin merupakan insentif yang diberikan kepada dosen di Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan tinggi. Tukin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di saat gaji sekarang yang disebut hanya setara upah minimum provinsi (UMP).
Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Wilayah Jogjakarta Titis Setyono Adi Nugroho mengatakan, aksi ini merupakan aksi di tingkat daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap aksi serupa yang dilakukan dosen ASN Kemendiktisaintek di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Kami menuntut tukin sejak 2020 untuk dibayarkan," katanya kepada wartawan di sela aksi.
Dia menyebut, tukin sangat penting bagi para dosen. Tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan hidup, tapi juga untuk mendukung kegiatan sebagai dosen. “Karena dari situ bisa untuk penelitian dan kegiatan dosen lain yang biasanya pakai dana pribadi. Menulis jurnal pun pakai biaya pribadi,” ujarnya.
Titis menjelaskan, tukin merupakan hak para dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek yang telah menjalankan kewajiban sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Kewajiban itu, kata dia, mencakup penelitian, pendidikan dan pengajaran, lalu pengabdian masyarakat.
Dia mengungkapkan, jumlah dosen ASN yang berhak mendapatkan tukin di ISI Jogja mencapai sekitar 500 orang. Sedangkan jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 88.299 orang.
“Masing-masing (nilai tukin) tergantung kelas jabatannya. Ada yang AA (asisten ahli) sekitar Rp 5 juta, lektor Rp 8 juta, guru besar Rp 12 juta per bulan," jelas Titis.
Dosen seni musik ISI Jogja ini menuturkan, selama ini para dosen hanya menerima gaji pokok dan uang lauk pauk. Besarannya Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan. Menurut Titis, jumlah itu tidak berbeda jauh dengan UMP DIY 2025 sebesar Rp 2,26 juta.
Kondisi itu membuat para dosen kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk tugas akademik seperti penelitian yang harus dibiayai sendiri. Alhasil, sebagian besar dosen ISI Jogja melakukan beberapa pekerjaan sambilan. Antara lain menjadi penyelenggara acara (event organizer), membuka usaha katering, dan membuka usaha butik. “Semuanya nyambi. Hampir tidak ada yang murni dosen,” ungkap Titis.
Dia menyebut, pihaknya masih akan menunggu hasil keputusan Adaksi pusat yang juga menggelar aksi serupa di Jakarta. Jika tidak ada solusi dari pemerintah, maka para dosen ASN Kemendiktisaintek akan melakukan aksi mogok nasional.
Guru Besar Fakultas Seni Pertunjukan ISI Jogja Prof Yudiaryani mengatakan, tukin bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN di lingkungan kampus. Hal itu, akan berdampak pada peningkatan kinerja perguruan tinggi negeri secara komprehensif.
"Berbagai argumentasi hukum yang dijadikan alasan untuk meniadakan pencairan tukin 2020 hingga 2024 harusnya jadi prioritas pemerintahan Prabowo untuk segera membuat kebijakan terealisasinya pencairan tukin 2020 hingga 2024," katanya.
Yudiaryani berharap tukin dapat dicairkan dalam waktu dekat. “Jangan sampai tukin tidak dibayarkan hanya karena ketidakpahaman pejabat Kemenristekdikti era Nadiem Makarim mengenai proses birokrasi dan harmonisasi pencairan tukin dosen 2020 hingga 2024," tandasnya. (tyo/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita