JOGJA - HGN semestinya dirayakan untuk menghargai jasa para guru yang telah mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Tapi pada kenyataannya, hingga saat kini masih banyak guru honorer yang terpinggirkan.
Sosok guru honorer masih menghadapi persoalan kompleks menyangkut kompetensi, kesejahteraan, perlindungan, rekrutmen, dan redistribusi. Maka penting sekali jika pada perayaan HGN kali ini sosok guru honorer itu harus diperjuangkan.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, sejak awal PGRI selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan nasib guru honorer. Ada banyak guru honorer di berbagai tempat yang belum mendapatkan penghasilan atau kesejahteraan layak, baik di sekolah swasta maupun negeri.
Selain itu, Baskara Aji juga mengatakan, jika di dalam realitasnya sampai saat ini masih banyak guru-guru honorer yang belum memenuhi persyaratan untuk bisa diangkat menjadi PPPK, karena berbagai kendala. Maka dari itu PGRI akan terus memperjuangkan supaya ada regulasi yang memungkinkan seorang guru yang saat ini sudah mengabdi di sekolah tetapi belum memenuhi persyaratan, untuk diangkat menjadi PPPK.
"Ini yang harus ada regulasi baru di luar regulasi yang sudah ada. Tapi di beberapa kesempatan ini kami bersyukur pemerintah juga sudah mulai bergerak untuk menyejahterakan guru honorer dengan cara diangkat menjadi PPPK," katanya, Jumat (22/11).
Sebagai upaya untuk menyejahterakan para guru honorer itu, PGRI sejauh ini selalu melakukan dialog dengan kementerian pendidikan dan dengan kementerian pariwisata (Kemenpar). Bahkan di setiap kesempatan ada pertemuan dengan presiden, PGRI juga telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah para guru honorer itu kepada presiden.
"Ini memang PGRI sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan melakukan perjuangan dengan cara turun lapangan atau ke jalan," ujarnya.
Selain melakukan dialog dengan pemerintah, ia juga mengungkapkan PGRI juga telah dialog dengan yayasan-yayasan sekolah swasta penyelenggara. Karena baginya, saat ini banyak sekolah-sekolah penyelenggara yang berbiaya cukup tinggi kepada siswa dan orang tua, tetapi gurunya belum mendapatkan kesejahteraan yang baik.
"Maka kami berharap di samping pemerintah, kami juga berharap pengurus yayasan atau sekolah-sekolah yang sudah besar juga memikirkan nasib guru-guru honorer," tegasnya.
Sebagai ketua PGRI DIY, Baskara Aji berkeinginan para guru honorer setidaknya bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Mengingat saat ini masih banyak guru honorer yang memiliki penghasilan kurang layak, seperti per bulan mendapat gaji Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu saja.
"Dengan pendapatan seperti itu, tentu belum bisa untuk menghidupi keluarga selama satu bulan. Kalau itu masih terus berlangsung, maka kualitas pendidikan juga tidak akan baik. Karena guru tidak bisa konsentrasi untuk bekerja. Dia harus memikirkan aktivitas-aktivitas lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan," jelasnya.
Oleh karena itu pada masa transisi pergantian pemerintahan Indonesia yang baru ini, PGRI menaruh harapan besar kepada para pengambil keputusan agar lebih peduli terhadap nasib para guru, khususnya guru honorer. Meskipun saat ini langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam waktu dekat sudah cukup bagus. (ayu/laz)
Editor : Sevtia Eka Novarita