Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Pemerintah Kabupaten Trenggalek Memulai Proses Pembebasan Lahan untuk Jalur Lintas Selatan Jogja-Malang

Cici Jusnia • Minggu, 24 Maret 2024 | 17:45 WIB
Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan Untuk JLS Jogja-Malang Di Kawasan Pesisir Trenggalek, Target Terhubung 2029 (Myanti.id/Instagram)
Pemkab Trenggalek Bebaskan Lahan Untuk JLS Jogja-Malang Di Kawasan Pesisir Trenggalek, Target Terhubung 2029 (Myanti.id/Instagram)

RADAR JOGJA - Pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir Indonesia terus bergulir, tak terkecuali di Kabupaten Trenggalek.

Meskipun Jalur Lintas Selatan (JLS) Trenggalek telah selesai dibangun, pemerintah masih memiliki misi ambisius untuk menghubungkan antara Jogja dengan Malang melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) Jogja-Malang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan, dalam keterangan terbarunya yang dikutip dari Jawa Pos pada Minggu (24/3), menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan JLS Jogja-Malang sudah dimulai.

Saat ini, pemerintah setempat tengah mengupayakan pembebasan lahan sepanjang 16 kilometer untuk tahap pertama.

"Kami mengupayakan untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani. Ruasnya melintasi antara Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo hingga Pantai Ngampiran Kecamatan Munjungan," ungkap Ramelan.

Dengan total jalur yang akan dilalui mencapai 42 kilometer, proses pembebasan lahan membutuhkan suntikan dana yang signifikan.

Ramelan mengestimasi bahwa biaya pembebasan lahan tersebut mencapai Rp 285 miliar.

Namun, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Trenggalek untuk tahun 2024 hanya mencapai Rp 500 juta, jauh dari asumsi total biaya yang dibutuhkan.

"Dalam APBD Trenggalek tahun 2024, anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan JLS hanya Rp 500 juta. Ini jelas tidak mencukupi," tambah Ramelan.

Ramelan juga menyampaikan bahwa tanpa dukungan anggaran yang cukup dari pemerintah provinsi dan pusat, target tersambungnya JLS Jogja-Malang pada tahun 2029 akan sulit tercapai.

Dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah tengah mengupayakan pembebasan lahan sepanjang 16 kilometer di lahan milik Perhutani sebagai prioritas.

Sistem pinjam pakai digunakan untuk membebaskan lahan tersebut, sehingga tidak membutuhkan anggaran yang besar.

"Sistem pinjam pakai di lahan Perhutani menjadi prioritas karena tidak membutuhkan anggaran yang besar. Jika pembebasan lahan Perhutani berjalan lancar pada tahun ini, pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025 dan 2026," jelas Ramelan.

Meskipun tantangan anggaran menjadi hal yang patut diperhatikan, pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap berkomitmen untuk menjalankan misi pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan Jogja dengan Malang melalui Jalur Lintas Selatan (JLS) Jogja-Malang.

Proses pembebasan lahan yang tengah dilakukan menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan ambisi besar ini.

Editor : Bahana.
#jalur lintas selatan #trenggalek #Jalur Lintas Selatan (JLS)