Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistiyono menekankan bahwa bansos adalah kewajiban pemerintah yang harus direalisasikan. Ia juga menegaskan bahwa bansos bukan program kampanye capres-cawapres tertentu.
"Bansos yang dibagikan kepada warga itu adalah program pemerintah. Bukan dari Presiden maupun pasangan capres-cawapres tertentu," ujar Agus dalam Peringatan Harlah ke 101 Nahdlatul Ulama di Aula Kantor DPW PKB DIY.
Agus juga berharap kepada warga memahami sumber bansos yang dibagikan tersebut. Ia mengatakan, sumber anggaran bansos bukan dari pribadi presiden maupun pasang calon tertentu.
"Bansos itu anggaran dari anggaran Negara, sumber uang Negara itu dari uang rakyat, bukan uang pribadi Presiden. Tentu anggaran itu telah dirumuskan dan disetujui melalui DPR". Ungkapnya.
Agus juga menghimbau kepada warga Nahdliyin se Daerah Istimewa Yogyakarta jika menemukan bantuan dari pemerintah bertanda pasangan calon tertentu agar melaporkan ke pengawas pemilu.
"Mendekati Pemilu dan Pilpres nanti di tanggal 14 Februari, kami perlu menyampaikan kepada seluruh masyarakat, jika menemukan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah untuk kampanye, jangan takut untuk melaporkan ke pengawas pemilu, karena itu pelanggaran dan harus ditindak". Tandasnya. (naf)
Editor : Bahana.