BANTUL – KPU Bantul telah memanggil pihak vendor selaku penyedia konsumsi untuk pelantikan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang memberikan konsumsi kurang layak hingga viral di media sosial.
KPU Bantul akhirnya memutus kerja sama dengan vendor tersebut.
Ketua KPU Bantul Joko Santosa menjelaskan, pihaknya melakukan kontrak kerja sama dengan vendor penyedia konsumsi.
Di mana, vendor tersebut menyediakan konsumsi hingga saat bimbingan teknis (bimtek) terhadap KPPS.
Namun pada Kamis (25/1) kemarin terjadi kesalahan yang dilakukan vendor. Tetapi, kesalahan itu berbeda dengan masalah konsumsi yang viral di media sosial.
"Sebelum viral itu ada kesalahan dari vendor dan sejak pukul 12.00 dan kami sudah memanggil pihak vendor karena keterlambatan konsumsi di Pleret dan Banguntapan," katanya saat dihubungi, Jumat (26/1).
Sebagai tindak lanjut, KPU Bantul memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan vendor tersebut. Karena dikhawatirkan mengganggu jalannya bimtek.
“Kami hentikan kerja sama dengan pihak vendor itu. Untuk bimtek kami berikan serahkan kepada KPPS untuk mencari rekanan masing-masing di kalurahan hingga kapanewon," ujar Joko.
Joko mengungkapkan bahwa untuk pelantikan KPPS dan bimtek KPPS memang berbeda. Karena diasumsikan untuk pelantikan KPPS berlangsung kurang dari empat jam.
Sehingga KPU hanya memberikan satu jenis konsumsi dengan anggaran Rp 25 ribu dan uang transportasi Rp 35 ribu.
"Kalau bimtek itu asumsinya 7 jam maka kami kasih snack Rp 13 ribu dan makan Rp 25 ribu serta uang transportasi Rp 50 ribu untuk masing-masing KPPS," jelasnya.
Ia menyebut, pihaknya bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan konsumsi pada pelantikan KPPS karena faktor cepatnya pelaporan penggunaan anggaran.
Sebab, jika sejak awal anggaran konsumsi diberikan ke KPPS, maka proses pelaporan penggunan anggaran konsumsi akan lama.
“Karena kami harus segera melaporkan penggunaan anggaran agar anggaran lainnya bisa segera turun,” ucapnya.
Jumlah KPPS di Bantul sendiri ada 22.162. Di mana masing-masing orang dijatah Rp 25 ribu. Maka nilainya ada di atas Rp 200 juta. Sehingga dibutuhkan proses tender.
“Kami pun memutuskan memakai vendor lewat e-katalog. Kami juga diberi contoh dan contohnya sesuai dengan keinginan kami,” imbuh Joko.
Hanya saja, dalam realisasinya penyedia konsumsi ternyata tidak memberikan hasil yang sesuai dengan e-katalog dan contoh yang diajukan ke KPU Bantul.
Penyedia konsumsi tersebut pun juga menyerahkan penyediaan konsumsi ke pihak lain.
Selain itu, Joko juga mengungkapkan bahwa vendor tersebut terlalu banyak menggunakan sub untuk setiap pekerjaannya.
KPU Bantul telah mengetahui itu namun tidak menyangka jika sub tersebut masih melakukan sub lagi.
"Pihak vendor ini ada kerja sama operasi, lalu disub sub-kan. Ternyata dari sub itu di sub-kan lagi dan kemungkinan yang tidak beres di subnya," ungkapnya.
Menurutnya, bentuk nasi kotak yang viral di media sosial tidak semuanya di bawah standar seperti itu.
Dari 75 kalurahan di Bantul, ada beberapa yang standar konsumsinya baik. Seperti di Sewon yang bahkan konsumsinya sudah tiba sejak pagi hari.
“Yang di Murtigading, Sanden ada yang di bawah standar. Kalau yang di Pleret dan Banguntapan sebenarnya bagus, tapi terlambat datang," kata Joko. (tyo)
Editor : Amin Surachmad