RADAR JOGJA - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang tengah menggodok skema perumahan khusus untuk para aparatur sipil negara (ASN). Hal ini menyusul banyaknya ASN pemkot yang belum memiliki tempat tinggal tetap dan layak.
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz berharap, pada 2023-2024, skema yang sedang digodok itu bisa selesai. Pemkot memang berencana akan membangun perumahan khusus untuk ASN di Kota Magelang. "Tapi, bukan rumah susun," ujarnya di Pendopo Pengabdian, kompleks Rumjab Wali Kota Magelang, Jumat (14/7/23).
Rencananya, kata dia, perumahan itu berbentuk layaknya apartemen. Pemkot juga sudah mempersiapkan lahan di Kelurahan Gelangan. Karena menurutnya, rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan sandang.
Aziz ingin ASN Kota Magelang dapat tinggal di rumah yang layak. Seperti di Malaysia, ASN tinggal di dalam satu perumahan sehingga dekat dengan kantor. Namun, hingga saat ini masih ada dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang belum dikembalikan ke PNS yang purna tugas. "Mudah-mudahan 2023-2024 ini kami selesaikan. Ada skema yang sedang kami godok mudah-mudahan bisa dipakai," ujarnya.
Di sisi lain, pemutakhiran data kepesertaan Tapera Kota Magelang pada Portal Sitara menduduki peringkat kedua terbaik secara nasional tahun 2023. "Semakin data akurat, semakin mudah pula kami memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kepemilikan rumah," kata Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Badan Pengelola (BP) Tapera Eko Ariantoro.
Saat ini, Eko mengungkapkan, masih banyak warga Indonesia, termasuk di Kota Magelang yang belum mempunyai rumah. Utamanya para ASN. Bahkan, angka backlog atau masyarakat tidak memiliki rumah di Indonesia mencapai 12,7 juta.
Menurut dia, dana pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Maka, keberadaan program Tapera yang dikelola oleh BP Tapera ini dapat menghimpun dana murah. Kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan rumah.
Pada tahun 2019, BP Tapera mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengelola dana dari 4 juta PNS seluruh Indonesia. Senilai Rp 11,8 Triliun. Sebagian milik PNS pensiun yang sudah dikembalikan dananya senilai total Rp 1,7 triliun. "Sebagian dana tersebut juga menjadi kewajiban kami untuk disalurkan kepada PNS yang belum mempunyai rumah," katanya.
Selain program pembiayaan, TP Tapera juga memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih didanai APBN. Program ini diperuntukkan CPNS, honorer, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di lingkungan pemerintah daerah.
Eko mengimbau kepada PNS Pemkot Magelang yang tidak lama lagi akan memasuki purna tugas untuk melakukan pemutakhiran data. Terutama data nomor rekening agar BP Tapera segera mengembalikan dana. "Jadi begitu ada data NIP, NIK, nomor rekening akurat langsung kami transfer. Per individu kami ada data, dana PNS yang sudah dihimpun melalui pemotongan gaji (selama bekerja)," terangnya. (aya/pra)
Editor : Satria Pradika