RADAR JOGJA - Partai Amanat Nasional (PAN) komitmen untuk melakukan pencegahan kasus dan sengketa pertanahan. Menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PAN menggencarkan sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Dengan perkembangan teknologi, banyak persoalan pertanahan yang selalu muncul di tengah masyarakat dan ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh BPN untuk segera mencari solusi, salah satunya dengan program PTSL ini,” kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Ibnu Mahmud Bilalludin.
Dia mengungkapkan hadirnya Program PTSL dapat meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah. Terlebih, masyarakat masih belum memahami perihal sertifikat tanah yang membuat mafia tanah harus dapat ditangkal dengan cara yang lebih modern.
Lebih dari itu, PAN turut mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Tanah. Dengan begitu, PANJA tersebut bisa fokus dan selalu siap menerima laporan masyarakat dalam kasus perampasan tanah.
“Mafia tanah itu ada. Mereka memanfaatkan informasi atau ketidaktahuan warga [untuk mengambil alih kepemilikan tanah],” kata Ibnu.
Selain itu, PAN juga mendorong aparat penegak hukum agar dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang sedang terjadi. Sebab, banyak masyarakat yang mengeluhkan proses hukum yang rumit dalam menyelesaikan.
“Kami mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menambah atau memasifkan sosialisasi pertanahan,” ucap Ibnu.
Editor : Amin Surachmad