RADAR JOGJA - Jelang Pemilu dan Pilkada 2024, aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Jogja harus netral. Maka mereka dibekali penguatan karakter melalui Pendidikan Politik Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada."Dinamika Pemilu dan Pilkada serentak itu tantangannya besar, termasuk bagi ASN yang memiliki hak pilih. Tapi tetap harus menjaga netralitasnya," ujar Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja Widyastuti, Minggu (2/7/23).
Dia menegaskan, ASN harus menjaga netralitas sesuai dengan kode etik dan norma yang berlaku. Dengan tetap menggunakan hak pilihnya, tanpa terlibat politik praktis maupun menjadi tim sukses kontestan Pemilu dan Pilkada."Inilah kenapa ASN harus memahami batasan soal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses Pemilu dan Pilkada berlangsung," ujarnya.
Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberhentian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja Chairul Fadhli mengatakan, pengawasan terhadap ASN selama proses Pemilu dan Pilkada akan diperketat. Tujuannya agar menjaga kelancaran dan kedamaian pesta demokrasi."Asas netralitas ASN menjadi poin penting, yang dapat mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada berjalan dengan baik," jelasnya.
Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo mengatakan ASN harus menjaga netralitas dengan tetap menggunakan hak pilihnya. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada."Sebab ketidaknetralan membuat ASN menjadi tidak profesional, dan akan mengganggu terselenggaranya pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah," ujarnya. (lan/din)