Direktur KMA, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud Ristek Sjamsul Hadi menyebut, total penganut penghayat di Indonesia yang sudah berganti KTP sekitar 200 ribu orang. Namun, masih banyak penganut lain yang belum berganti status kepercayaannya di KTP.
Dari jumlah tersebut, didominasi oleh warga Jawa Tengah dan DIJ. "Di wilayah Sumba, NTB ada 15 ribu penganut (yang sudah berganti KTP), kalau total semua ada 35 ribu," jelasnya di Balkondes Karangrejo, kemarin (21/11).
Terkait pembinaan, kata dia, cukup bagus dilakukan oleh dinas terkait. Terutama Jawa Tengah dan DIJ. Mereka memberikan ruang eksistensi untuk para penghayat kepercayaan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden soal kerukunan antarumat beragama.
Dari situlah, lanjut dia, provinsi maupun kabupaten/kota memberikan ruang kepada penghayat kepercayaan menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Yang terpenting, lanjut Sjamsul, warga penghayat kepercayaan bisa meningkatkan eksistensinya menjadi bagian dari keragaman yang ada di Indonesia ini.
Lantaran keberadaan penghayat kepercayaan ini tergolong minoritas, pemerintah juga selalu memantau gejolak yang ada di masyarakat. "Intinya saat ini dari sisi regulasi, untuk penghayat kepercayaan sudah terpenuhi," bebernya.
Sementara untuk layanan pendidikan, pemerintah sudah menyusun buku teks para penganut kepercayaan. Tenaga pengajarnya pun sudah disiapkan dan saat ini tengah mempersiapkan program studinya. Karena sesuai dengan Undang-Undang, harus ada guru mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dia menambahkan, pemerintah juga telah bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang dan saat ini sudah angkatan kedua.
"Harapan ke depan, lulusan prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi tenaga pendidik di seluruh Indonesia," sambungnya.
Berdasarkan data yang didapat pada 2021, jumlah siswa penghayat kepercayaan ada 2.228, mulai jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK. Sedangkan untuk tenaga pengajar yang disiapkan sebanyak 312 orsng.
Sjamsul juga terus mendorong kesadaran para penghayat kepercayaan agar mengurus KTP. Meskipun soal itu, menjadi hak prerogatif masing-masing penghayat kepercayaan. "Kiranya ke depan terbangun kesadaran bahwa pemerintah sudah memberikan ruang untuk pemenuhan hak sebagai warga negara," harapnya. (aya/bah) Editor : Editor Content