Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, merujuk pada laporan perekonomian DIJ yang disusun oleh Perwakilan Bank Indonesia DIJ per Agustus 2022, pertumbuhan ekonomi DIJ sampai triwulan II mencapai 5,2 persen yoy (year on year) atau lebih tinggi dibandingkan Triwulan I, 2022 sebesar 2,91 persen yoy. "Kinerja positif tersebut didorong berbagai peningkatan. Baik dari sisi permintaan maupun dari sisi lapangan usaha pada hampir semua sektor ekonomi utama,’’ katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan kemarin (27/10).
Hal tersebut menjadi indikasi terjadinya perbaikan aktivitas ekonomi dan kondisi aktivitas masyarakat yang sudah mendekati kondisi normal. Meski mengalami pertumbuhan ekonomi, inflasi DIJ pada triwulan II 2022 berada pada angka 5,33 persen yoy atau lebih tinggi dari triwulan I sebesar 1,5 persen yoy. "Tetap perlu menjadi perhatian bersama, bahwa peningkatan aktivitas ekonomi Triwulan II tersebut dibarengi dengan tekanan inflasi DIJ yang kian meningkat," ujarnya.
Inflasi bersumber dari beberapa hal. Yaitu meningkatnya permintaan dan mobilitas pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan musim liburan. Kemudian imbas dari tekanan harga komoditas global serta dampak penyesuaian harga komoditas.
Menurutnya, dengan kondisi ketidakpastian global di tengah tensi geopolitik, maka perlu ada kewaspadaan pada tekanan inflasi yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2023.
Terkait hal tersebut, Pemprov DIJ bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan kebijakan-kebijakan kunci untuk menjamin keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif dan dukungan kerja sama antardaerah, melalui program OPD terkait yang akan dioptimalkan pada triwulan IV Tahun 2022.
TPID DIJ juga berupaya mengendalikan inflasi dengan prioritas pada bidang pangan, mengingat lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir relatif sangat tinggi. "Program pengendalian inflasi pangan berpotensi mendukung ketahanan pangan, serta dapat dikolaborasikan dengan program pengentasan kemiskinan nasional. Hal ini tidak hanya penting bagi pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri RI Syailendra mengatakan, angka inflasi di Indonesia secara umum memang mengalami kenaikan. Hal ini tidak lepas dari terjadinya krisis keuangan global yang membuat sejumlah negara menghadapi nasib serupa.
Meski demikian, kondisi di Indonesia masih tergolong baik jika dibandingkan dengan beberapa anggota negara G20 lainnya. "Dari anggota G20 kita masih urutan ke tujuh. Negara lain masih banyak di bawah kita seperti yang paling tinggi adalah Turki paling besar 83 persen, inflasi sangat tinggi," katanya.
Pemerintah daerah pun didorong untuk terus menjaga ketersediaan dan stabilitas barang pokok di daerahnya. Paling utama adalah menjaga ketersediaan seluruh bahan pokok sehingga masyarakat tidak kekurangan. "Kedua tentu menjaga stabilitas harga agar masyarakat dapat menjangkau bahan kebutuhan pokok," tambahnya. (wia/din) Editor : Editor Content