Koordinator aksi Yunis Setiawan menjelaskan, ada lebih dari 200 pabrik tahu dan tempe di Desa Mejing. 30 persennya, sudah gulung tikar sejak harga bahan baku semakin tidak terkendali. Dari harga kedelai yang semula Rp 6.700 sampai Rp 7 ribu, kini menjadi Rp 12.500 per kilogram.
Kenaikan tersebut, dinilai sudah terjadi selama satu tahun ini. Beberapa upaya pun telah ditempuh untuk memangkas harga produksi. Namun, para perajin justru berujung rugi. “Sekarang harga tahu satu bungkus dijual Rp 2.500 kami tidak dapat untung. Mau dijual Rp 3 ribu, nanti pembeli tidak mau beli," keluhnya.
Perajin pun, lanjutnya, tidak lantas mengurangi ukuran tahu dan tempe. Karena penjualan juga akan terdampak. Seperti untuk bahan baku gorengan. Jika tahu dari pabrik tipis, maka tidak bisa diolah. “Kalau ditipiskan, nanti tidak bisa diisi seperti tahu isi pada umumnya," katanya.
Para perajin pun, mengambil sikap mengurangi jumlah pekerja. Ada pula yang menggunakan sistem shift. Padahal dalam satu pabrik, ada 7-10 pekerja dari berbagai daerah. Tidak hanya bekerja sebagai pembuat tahu, namun juga untuk membongkar kayu, bahan bakar, maupun muatan tahu.
Penggunaan migor dalam produksinya, ucap Yunis, juga memberatkannya. Selain harga naik, migor curah saat ini susah ditemui di pasaran. Sehingga membuat para perajin harus rugi bandar. Karena produksi untuk 2,5-7 kuintal kedelai, membutuhkan migor sekitar 17-18 kilogram. “Harga migor curah dari Rp 230 ribu-Rp 250 ribu, kini menjadi Rp 370 ribu-Rp 400 ribu per jeriken,” ungkapnya.
Sementara itu, juru bicara aksi Wendra Aliyono menyebut, aksi yang dilakukan oleh perajin untuk mengecam kenaikan harga kedelai dan migor curah. Fluktuasi harga bahan pokok menjadi hal subtansial. "Kami dihadapkan pada posisi perekonomian semakin sulit karena mahalnya bahan baku (kedelai dan migor curah, Red)," ujar Wendra.
Seiring dengan harga bahan baku yang melejit, akan membuat daya beli terhadap tahu dan tempe menurun. Dia memandang, kenaikan harga komoditas ini pasti memiliki sebab. Baik secara nasional maupun global. “Pemerintah harus mengupas tuntas konspirasi tersebut dan diungkap secara nyata,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, ada empat tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo. Yakni meminta presiden memperhatikan secara komprehensif fluktuasi harga bahan baku kedelai yang melambung tinggi. Kebijakan tata niaga kedelai, migor, serta bahan pokok lainnya untuk segera dibuat. Kenaikan bahan pokok masyarakat yang dipicu oleh melambungnya harga kedelai dan migor untuk bisa diatasi. Serta proses investigasi dengan adanya indikasi sabotase dan penyimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dipercepat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Soeharno mengaku siap untuk menindaklanjuti dan meneruskan keluh kesah dari para perajin kepada Presiden melalui mekanisme yang berlaku. "Dengan adanya aspirasi ini, akan saya langsungkan surat itu dan memberikan pengantar kepada pemerintah pusat. Kami akan berkoordinasi, apakah langsung ke presiden atau lewat menteri perdagangan," ucapnya saat menerima 15 perwakilan masa aksi.
Terkait dengan permintaan subsidi atau relaksasi kedelai dan migor, dia secara langsung telah memerintahkan Komisi II DPRD Kabupaten Magelang yang membidangi perekonomian. Setelah mendapat lampu hijau, mereka akan turun langsung menyampaikan kepada para perajin.
Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Magelang Gunawan menambahkan, terdapat beberapa hal penting yang harus segera ditindaklanjuti. Terutama mengenai tata niaga kedelai di Kabupaten Magelang. "Sampai hari ini, sinergitas Polri/TNI dan pemerintah daerah sudah harus kita tingkatkan. Sehingga tidak ada istilah kartel migor atau kedelai," katanya.
Kedua, Gunawan melanjutkan, soal relaksasi pinjaman atau kredit lunak untuk perajin akan dikomunikasikan dengan bank yang berada di Kabupaten Magelang. Seta operasi pasar yang dirasa kurang tepat sasaran. “Seharusnya, para perajin dapat didata dengan jelas agar mendapat jatah operasi pasar,” tandasnya. (aya/eno) Editor : Editor Content