“Upaya mengganti itu dengan cara mencabut Tap MPRS No. XXV Tahun 1966,” ucap Gandung di depan ratusan peserta sosialisasi Empat Pilar di Graha Gandung Pardiman Center (GPC) Dusun Numpukan, Karangtengah, Imogiri, Bantul, kemarin (22/9).
Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 itu mengatur tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisne/Marxisme- Leninisme.
Menurut Gandung, upaya mencabut Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 itu bukan isapan jempol. Dari buku Aku Bangga Jadi Anak PKI terungkap adanya 20 juta anak biologis dari anggota dan simpatisan PKI. Mereka tergabung dalam banyak kelompok. Termasuk grup WhatsApp (WA). “Sampai cicitnya sekarang sudah mencapai 24 juta orang,” beber anggota Komisi VII DPR RI ini.
Gandung mengajak agar semua kekuatan antikomunis bersatu. Membendung bangkitnya komunisme. “Jangan sampai sejengkal pun mereka kuasai. Sekarang pilihannya. Hidup mulia atau mati syahid,” ucap Panglima Gepako ini.
Ditegaskan, Pancasila tidak boleh diperas-peras. Siapapun pihak yang hendak memeras Pancasila harus dihadapi. “Pancasila tidak cukup hanya diucapkan. Tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata,”pintanya.
Ketua DPW PPP DIY Amin Zakaria berbicara sebagai narasumber. Amin mengapresiasi Golkar sebagai benteng penjaga Pancasila. Kiprah itu dilakukan Golkar sejak Orde Baru hingga sekarang. “Golkar ini merupakan aset bangsa,” ujar Amin yang datang memakai baju warna kuning.
Ditambahkan, Pancasila yang sah berlaku adalah yang diputuskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Bukan yang dibahas oleh Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada Mei-Juni 1945.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah (PDM) Muhammadiyah Bantul Suwandi Danusubroto menjadi pembicara kedua. Dia sempat menyindir warna baju yang dipakai Amin. Suwandi lebih memilih melakukan provokasi ketimbang sosialisasi. “Kalau sosialisasi selesai acara, ya sudah. Beda dengan provokasi. Besok kalau ketemu lagi, saya tanya. Mana tindak lanjutnya,” ujar mantan ketua Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD DIY periode 1997-1999 ini.
Suwandi menilai di masa sekarang penelitian khusus (litsus) masih diperlukan. Hal itu untuk mengetahu sejauh mana loyalitasnya terhadap Pancasila. Terutama bagi calon pejabat eksekutif dan legislatif.
“Litsus di masa Orde Baru sekarang masih relevan dihidupkan kembali di tengah ancaman terhadap upaya mengganti Pancasila,” jelasnya. Bupati Bantul Suharsono menjadi pembicara ketiga. Dia mendukung kegiatan sosialisasi itu. “Ini sejalan dengan program saya memimpin Bantul,” kata Suharsono. (kus)
Editor : Editor Content