Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Datangi Dewan, Temui Kepala Dindikpora

Editor Content • Kamis, 6 Februari 2020 | 15:30 WIB
GAMBLANG: Kepala Desa Plipir Ashari (paling kanan) memberikan penjelasan di Ruang Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (5/2). (BUDI AGUNG/RADAR JOGJA)
GAMBLANG: Kepala Desa Plipir Ashari (paling kanan) memberikan penjelasan di Ruang Komisi 4 DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (5/2). (BUDI AGUNG/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Penolakan warga Desa Plipir di Kecamatan/Kabupaten Purworejo terkait regrouping atau penggabungan satu-satunya sekolah dasar (SD) negeri di desa itu terus berlangsung. Warga berusaha mencari tahu latar belakang regrouping SDN Plipir dengan mendatangi kantor DPRD Purworejo kemarin (5/2).

Mereka ingin mendengarkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo Sukmo Widi Harwanto. Pertemuan tersebut difasilitasi dewan.  Ada puluhan warga yang datang. Mereka menggunakan kendaraan roda dua, minibus, dan kendaraan bak terbuka. Mereka dipimpin Kepala Desa Plipir Ashari.

Aksi ini merupakan tindak lanjut protes warga atas regrouping SDN Plipir dengan SDN Packelan. Sebelumnya, mereka sempat membentangkan puluhan spanduk di kompleks SDN Plipir pada Selasa (4/2).

Rombongan warga Desa Plipir diterima Wakil Ketua Yophi Prabowo. Ada pula Ketua Komisi 4 DPRD Purworejo Rani Sumadyaningrum dan anggota komisi. Tampak pula Kepala Dindikpora Sukmo Widi dan Kepala Bidang SD Dindikpora Sri Anteng.

Ashari mengatakan, penggabungan SD tersebut memunculkan gejolak di masyarakat. Dia sendiri mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan penggabungan tersebut sudah menjadi keputusan pemerintah. "Memang warga menolak dan memasang poster di kompleks sekolah. Itu memang menjadi suara masyarakat," kata Ashari.

Dia mengaku respons dari DPRD Purworejo dalam persoalan ini sangat baik. Keresahan masyarakat langsung disikapi dewan dengan mempertemukan warga dengan pejabat terkait di Pemkab Purworejo.

"Dengan dipertemukan antara warga dan dindikpora, warga akan jelas," imbuh Ashari. Sukmo Widi menyampaikan, penggabungan SD Plipir ke sekolah lain sudah mendesak dilakukan. Hal itu dikarenakan jumlah siswa SDN Plipir terbilang sedikit.

"Jumlah siswa yang ada hanya 61 anak saja," kata Sukmo.
Jumlah siswa yang sedikit itu, menurutnya, mendapat perhatian khusus dindikpora. Sebab, dana bantuan operasional sekolah tidak akan cair jika jumlah siswa di sebuah sekolah di bawah seratus anak,.  "Jika sampai tidak cair, tentu yang dirugikan anak-anak dan orang tua," papar Sukmo.

Sesuai keputusan dindikpora, SDN Plipir memang digabungkan dengan SDN 2 Pacekelan. Tapi, orang tua siswa ternyata lebih memilih menyekolahkan anaknya ke SDN Brenggong dan SDN Kaliharjo.

"Sebenarnya tidak bermasalah, anak akan sekolah di mana. Saya sendiri sudah mencoba menempuh perjalanan dari SDN Plipir itu ke Kaliharjo atau Brenggong. Tidak terlalu jauh," ungkap Sukmo.

Mengenai fasilitas sekolah yang rencananya dibawa ke SDN 2 bakal dibicarakan lagi. Ini dilakukan karena tidak ada seorang pun siswa yang masuk ke SDN 2 Pacekelan. "Saya sudah cek ke SDN Brenggong. Anak-anak tampak happy," katanya. (udi/amd) Editor : Editor Content
#SDN Plipir #DPRD Purworejo