Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Batalkan Izin Pembangunan Pabrik, Bupati Dianggap Tak Profesional

Editor News • Sabtu, 14 Januari 2017 | 01:21 WIB
TUNTUTAN : Warga Desa Deyangan,   Mertoyudan kembali mendatangi Kantor Bupati Magelang Zaenal Arifin untuk menuntut peninjauan kembali pembatalan izin pembangunan pabrik kaos tangan. (ADY DAYA/RADAR JOGJA)
TUNTUTAN : Warga Desa Deyangan, Mertoyudan kembali mendatangi Kantor Bupati Magelang Zaenal Arifin untuk menuntut peninjauan kembali pembatalan izin pembangunan pabrik kaos tangan. (ADY DAYA/RADAR JOGJA)
RADARJOGJA.CO.ID- Warga Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan kembali mendatangi Kantor Bupati Magelang Zaenal Arifin. Mereka menuntut bupati untuk meninjau kembali pembatalan izin pembangunan pabrik kaos tangan di desanya. Pembatalan izin ini dinilai menghilangkan potensi lowongan kerja di desa tersebut.

Puluhan warga mendatangi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid. Dari depan gerbang, mereka berjalan kaki sekitar 100 meter ke Kantor Bupati Magelang. Perwakilan massa berorasi menyampaikan tuntutannya.

Tidak ada tanggapan, massa kemudian bergeser ke Gedung DPRD Kabupaten Magelang yang berjarak sekitar 50 meter. Mereka ditemui Pimpinan DPRD Saryan Adi Yanto (ketua), dan dua wakil ketua Yogyo Susaptoyono dan Soeharno. Beberapa poster yang mereka bawa diantaranya bertuliskan "Bupati menghambat nawacita", "Bupati jangan diskriminasi dan menghambat izin", " Pikirke nasibe wong cilik" dan lain sebagainya.

"Di desa kami rencana akan ada pabrik kaos tangan dari Korea. Izin pembangunan sudah sesuai aturan yang berlaku. Mohon bantuan agar izin di bupati tidak mangkrak," kata salah satu perwakilan massa Pujiyanto saat dihadapan pimpinan dewan.

Menurut dia, jika ada pabrik maka dinilai bisa mengurangi pengangguran. Disebutkan, setiap tahun terdapat 3.000 lebih lulusan SMP, SMA yang menjadi pengangguran.

"Dibutuhkan pembangunan sektor perekonomian untuk mengurangi pengangguran," tuturnya.

Ia juga menuntut bupati untuk untuk mempercepat segala bentuk proses perizinan dengan profesional, tansparan, dan berkeadilan. Bupati juga dituntut untuk menciptakan lapangan kerja.

"Meninjau kembali langkah-langkah pencabutan SK perizinan," pintanya.

Saat warga berorasi di depan Kantor Bupati tidak ada perwakikan pejabat yang memberikan pernyataan. Kantor bupati juga sempat dijaga petugas. Saat aksi berlangsung, pada hari itu juga terdapat kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara ke Lapangan Sawitan. (ady/dem) Editor : Editor News
#Pemkab Magelang #pembatalan izin pabrik #bupati magelang #aksi unjuk rasa