KULON PROGO - Langkah Pemkab Kulon Progo melonggarkan regulasi kawasan tanpa rokok (KTR) berhasil dituangkan dalam Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025. Dampak longgarnya promosi, membuat potensi paparan iklan ke anak di bawah umur semakin tinggi. Khususnya pelajar yang diminta bijak, tak terpengaruh untuk merokok.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo Aspiyah menyampaikan, perda terbaru membuka keran investasi pemasangan promosi di Kulon Progo. Lantaran, perda terbaru memperbolehkan pemasangan iklan berbentuk banner hingga umbul-umbul untuk promosi rokok.
"Pemasangan iklan dan sponsor produk rokok sudah diatur regulasinya," ucap Aspiyah, Minggu (8/11).
Baca Juga: Manfaatkan Pekarangan, Warga Gedogan Bantul Kembangkan 500 Ayam Petelur
Aspiyah menjelaskan, terbukanya pemasangan promosi produk tembakau, tak lepas dari pengaturan khusus. Perda mengatur ketat pemasangan iklan rokok. Diantaranya, pemasangan tak boleh melintang jalan hingga penerapan radius 500 meter. Pengaturan yang perlu dicermati adalah, pemasangan iklan minimal berada di radius luar 500 meter dari lingkungan sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat bermain, hingga ruang publik.
Batasan radius tersebut, dirancang agar paparan promosi produk tembakau tak meluas. Khususnya untuk perokok pemula, dan kalangan pelajar. Kendati radius diatur, ancaman promosi rokok tetap membayangi masyarakat. Lantaran, sponsorship acara di ruang publik tetap diperbolehkan oleh pemkab.
"Memang boleh ada sponsor rokok di acara hiburan, tapi jangan terlena," ungkapnya.
Baca Juga: Atletico Madrid vs Barcelona, Simeone Tegaskan Julian Alvarez Siap Main setelah Drama Transfer
Aspiyah mengaku sponsor rokok untuk acara, tak membuat sikap pencegahan paparan promosi kendor. Masyarakat justru diminta bijak untuk menyikapi kondisi itu. Alih-alih memperketat atau membatasi sponsor, masyarakat diminta aktif mencegah persebaran dampak promosi rokok. Tujuannya mencegah munculnya perokok baru, baik dari kalangan muda ataupun pelajar.
Di sisi pemkab, pencegahan dampak promosi rokok yang kian masif dilakukan dengan beragam sosialisasi. Sosialisasi difokuskan di kalangan pelajar, untuk mencegah kehadiran perokok pemula. Di samping itu, Puskesmas diminta membuka layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Program tersebut disesuaikan agar mudah di akses masyarakat.
Sementara itu, Pembina Komunitas Sinergi Bersama untuk Kesehatan Berkelanjutan (Bimakarta) Heni Trisnawati menyampaikan, komunitasnya digandeng oleh pemkab untuk menekan konsumsi rokok akibat promosi. Pihaknya tak menampik, dampak promosi rokok yang longgar dapat meningkatkan jumlah perokok pemula.
Baca Juga: Inter Miami 3-3 Charlotte, Messi Tak Cetak Gol saat The Herons Sia-siakan Keunggulan Tiga Gol
"Yang lebih mengkhawatirkan, reklame terpasang melanggar zonasi KTR," ungkapnya.
Heni menyampaikan, kelonggaran promosi dimanfaatkan vendor pemasang reklame untuk melakukan pelanggaran. Data Bimakarta menunjukkan 243 titik reklame terpasang di jalan-jalan protokol yang pasti dilarang pemasangannya. Selain itu, 99,2 persen ratusan titik reklame itu dipastikan tak memiliki izin. (gas)
Editor : Heru Pratomo