KULON PROGO - Dampak carut marut penataan desil membuat penyaluran bantuan sosial menemukan ketidaktepatan sasaran. Lantaran, sejumlah penerima bansos merupakan pensiunan ASN hingga warga mampu. Alhasil, pemerintah kalurahan mau tak mau melakukan pencoretan nama penerima yang dianggap mampu, walaupun berisiko menjadi temuan.
Lurah Jatirejo Novie Bayu menjelaskan, September 2026 pemerintah pusat kembali menyalurkan bantuan sosial berupa beras. Bantuan beras sebanyak tiga karung atau 30 kilogram itu, dialokasikan untuk Juli hingga September. Sasaran bansos beras, merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk desil 1 hingga 4.
"Dibanding bulan sebelumnya jumlah penerima bertambah, dari 800-an KPM sekarang menjadi 1.101 KPM," ucap Bayu, Minggu (20/9).
Kendati ada peningkatan jumlah KPM penerima bansos, kalurahan justru sempat bimbang. Pasalnya, data penerima bansos justru mengalami perubahan besar-besaran.
Perubahan data penerima ini, dinilai tak wajar dan tidak tepat sasaran. Penerima baru justru merupakan warga mampu, dan sebagian lagi merupakan pensiunan PNS. Kalurahan sempat melakukan pengecekan menyeluruh data terbaru. Didapati setidaknya ada 20 penerima tidak layak dalam satu padukuhan.
Baca Juga: Jose Mourinho Tolak Bandingkan Real Madrid dengan Barcelona dan Gambarkan La Liga itu Maraton
Kondisi itu membuat kalurahan harus melakukan klarifikasi terkait data terbaru. Pasalnya, jika menggunakan data terbaru akan menimbulkan kecemburuan sosial.
Termasuk warga yang seharusnya menerima bantuan justru tak mendapatkan hak mereka. Klarifikasi ditujukan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog sebagai penyalurnya.
Namun, klarifikasi tak menghasilkan pembaharuan data yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bahkan kedua instansi tersebut, menganggap data yang ada adalah patokan utama dalam penyaluran bansos.
"Pensiunan, orang kaya, dan pengusaha justru dapat bansos, kemudian setelah klarifikasi muncul surat edaran penggantinya harus desil 1-4," ungkapnya.
Setelah melakukan klarifikasi, muncul surat edaran skema penggantian penerima bansos. Pemerintah menetapkan, penerima bansos yang tidak layak dapat diganti. Namun, penggantinya harus desil 1 hingga 4. Kondisi itu, membuat kalurahan semakin bingung.
Pasalnya, data desil 1 hingga 4 menunjukkan ketidaksesuain. Masih ada warga mampu yang terdaftar di dalam desil 1 sampai 4. Contoh nyata ketidak sesuaian desil adalah, temuan pamong kalurahan yang berdesil 3.
Rentetan temuan dan skema yang dianggap tak berkeadilan itu, membuat pemerintah kalurahan mengambil resiko. Tanpa mempertimbangkan, aturan main penyaluran bansos, kalurahan tetap menyalurkan bansos sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Hal ini dilakukan agar bansos disalurkan tepat sasaran. Bahkan kalurahan pasang badan, apabila terjadi temuan akibat penyaluran bansos tidak sesuai data.
Baca Juga: Raphinha Hattrick Lagi, Luis Garcia: Sangat Konyol, Dia Tidak Masuk Nominasi Ballon d'Or
"Desil itu masih amburadul, sedangkan kalurahan ingin bansos tepat sasaran, jadi kami abaikan data yang tidak sesuai," ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Kulon Progo Drajat Purbadi menyampaikan, pihaknya memiliki tugas dalam mengawal penyaluran bansos tahap September ini. Bansos berupa beras itu, merupakan batuan cadangan pangan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Bulog.
Walau diminta mengawal penyaluran, pihaknya tak memiliki kewenangan pengawasan ataupun kontrol lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian penerima, kalurahan diminta berkonsultasi dengan Bulog.
"Kewenangan kami hanya mengecek kualitas beras, kualitasnya memenuhi atau tidak," ungkapnya. (gas)
Editor : Bahana.