KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo mulai mengusulkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2027. Dalam rancangan yang diusulkan ke DPRD Kulon Progo menunjukkan proyeksi pesimistis dari pemkab. Lantaran, pendapatan transfer daerah yang menjadi komponen terbesar APBD diproyeksikan mengalami penurunan.
Proyeksi pesimistis ini tersirat saat Rapat Paripurna DPRD Kulon Progo, Jumat (11/9). Lantaran, Pemkab Kulon Progo menyampaikan proyeksi penurunan pendapatan daerah.
Penurunan pendapatan daerah ini, berasal dari penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sebesar Rp 146,99 miliar dibandingkan tahun 2026. Saat dikalkulasi Pendapatan Daerah 2027 diprediksi senilai Rp 1,108 triliun.
Baca Juga: Banyak Pemain Belum Fit, Muhammad Isfandyar Siap Debut saat Lawan Madura United
Proyeksi pesimistis ini jarang terjadi di Kulon Progo. Lantaran, pada RAPBD 2026 lalu, pemkab mengusulkan skema anggaran yang optimis. Hal ini ditunjukkan dengan usulan pendapatan dari sektor tranfer keuangan daerah diatas Rp 1 triliun.
Menanggapi hal itu, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan enggan menanggapi. Pihaknya sempat mengakui, adanya potensi penurunan transfer keuangan daerah. Akan tetapi, penyebab penurunan tersebut tak disampaikannya.
Pihaknya justru berupaya agar kucuran dana dan program dari pemerintah pusat dapat ditarik ke daerah. "Kami berupaya mengambil celah agar dana APBN bisa ditarik ke daerah," ucap Agung, saat menjawab pertanyaan Radar Jogja, Jumat (11/9).
Baca Juga: Bek PSS Christope Nduwarugira Siap Hentikan Ketajaman Striker Madura United Dimitar Mitkov di MagIS
Agung menjelaskan, penurunan transfer keuangan daerah membuat daerah memiliki keterbatasan dalam pembangunan. Namun, pemkab mengupayakan menggaet program bersumber APBN untuk dilaksanakan di daerah.
Salah satu program yang telah berhasil digaet tahun ini, adalah program Inpres Jalan Daerah untuk rekonstruksi jalan. Skema ini dinilai mampu menjawab persoalan infrastruktur di tengan kemampuan daerah menurun.
Ketua DPW PAN DIJ itu memastikan program strategis daerah tetap berjalan walau fiskal daerah menipis. Pada tahun 2027 mendatang, pihaknya memproyeksikan pemerataan pembangunan infrastruktur. Termasuk peningkatan kualitas pendidikan yang akan masuk dalam program pembangunan.
Baca Juga: Imbas Kasus Kekerasan Seksual, Kemenag DIJ Layangkan Surat Peringatan pada Pondok Ash-Sholihah
Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin. Aris menyampaikan, tak pesimis dengan penurunan pendapatan daerah.
Momentum penurunan pendapatan daerah seharusnya ditanggapi dengan bijak oleh pemkab. "Ini menjadi momentum agar pemkab mampu menaikkan pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Aris menjelaskan, pemkab memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan pembangunan daerah tanpa harus beralasan dengan anggaran. Apabila anggaran 2027 diprediksi turun, maka pemkab harus berinovasi. Inovasi ditargetkan agar pendapatan asli daerah mampu mengisi kekurangan anggaran yang disebabkan penurunan pendapatan transfer. (gas/pra)