KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar di wilayahnya.
Kebijakan ini diklaim mampu meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi anggaran, hingga menjamin kesejahteraan guru di tengah krisis jumlah siswa yang melanda sejumlah sekolah.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan, krisis murid paling signifikan terjadi di kawasan Perbukitan Menoreh akibat penurunan angka kelahiran.
Baca Juga: Anak Kos Wajib Tahu! Ada Angkringan di Sleman, Nasi Bungkus Cuma Rp1.000
Kondisi tersebut memicu operasional sekolah menjadi tidak efektif dan berdampak pada penurunan mutu pembelajaran.
"Upaya regrouping pada tahap pertama ini sudah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp937 juta," ujar Agung, Kamis (10/9/2026).
Efisiensi biaya perawatan fisik bangunan sekolah tersebut nantinya dialokasikan untuk optimalisasi layanan pendidikan lain.
Selain itu, penggabungan sekolah berpotensi meningkatkan penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan jumlah siswa.
Baca Juga: Abrasi Ancam Pemukiman dan Pariwisata, Usulkan Pembangunan Pemecah Ombak Pantai Trisik Kulon Progo
Dengan jumlah siswa yang ideal, sekolah dapat mendanai operasional hingga menambah program ekstrakurikuler.
Kebijakan ini juga menjadi solusi atas kekurangan jam mengajar bagi guru agar tetap memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG), sekaligus mengatasi fenomena minus growth atau tingginya angka pensiun guru yang tidak diimbangi rekrutmen baru.
Kendati Pemkab memaparkan berbagai manfaat, gelombang penolakan muncul dari pihak sekolah, salah satunya SDN Hargomulyo yang rencananya digabung dengan SDN Banjaran.
Baca Juga: Kebakaran Gudang Rosok di Kotagede Diduga Dipicu Sampah yang Kembali Terbakar
Ketua Komite SDN Hargomulyo Pardiyono menilai lokasi sekolahnya jauh lebih strategis dan memiliki bentang alam yang mendukung kegiatan belajar mengajar dibandingkan sekolah tujuan.
Ia menyoroti alasan Pemkab yang mengaitkan penggabungan dengan proyek Tol Jogja-YIA.
"Daripada menerapkan regrouping, sekolah seharusnya direlokasi jika memang nantinya terdampak pembangunan jalan tol," tegas Pardiyono. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva