KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo memberikan catatan kritis dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Momen kemerdekaan dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil akibat kondisi ekonomi sosial yang masih serba sulit.
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin, menegaskan bahwa esensi kemerdekaan tidak boleh sebatas jargon politik.
Kemerdekaan seharusnya diwujudkan melalui tanggung jawab penuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Cegah Banjir dan Kekeringan, BBWSSO Normalisasi Sungai Serang Kulon Progo Sepanjang Musim Kemarau
"Apakah benar kemerdekaan sudah dirasakan masyarakat sampai tingkat rakyat kecil," ujar Aris, Selasa (18/8/2026).
Aris mendorong pemerintah pusat untuk memanfaatkan momentum HUT RI ke-81 sebagai ajang evaluasi kebijakan nasional.
Menurutnya, indikator keberhasilan seperti pertumbuhan ekonomi harus berdampak nyata pada pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta stabilitas harga pangan di tingkat bawah.
Ia juga menyoroti kebijakan pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat yang dinilai kian menekan kondisi fiskal daerah.
Baca Juga: Geger! Penemuan Mayat dalam Mobil Abu-Abu di Ring Road Selatan, Polisi Masih Selidiki Penyebabnya
Kebijakan ini berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan tahun ini dikonsep berbeda melalui upacara tanpa sekat antara pejabat dan warga.
Langkah ini diambil untuk mengikis stigma jarak antara pemerintah dan masyarakat.
"Besar harapan kami agar kemerdekaan terus diisi dengan program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat," kata Agung.
Editor : Meitika Candra Lantiva