KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo paparkan program pembangunan strategis daerah di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, di Aula Adikarto, Senin (10/8/2026).
Salah satu fokusnya, peningkatan Jalan Dekso-Plono hingga Penataan Kawasan Alun-alun Wates.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, pertemuan dengan HBX dan jajarannya merupakan upaya koordinasi antara kabupaten dengan provinsi.
Baca Juga: HAP Telur Tak Berlaku di Daerah, Tetap Dikontrol Pasar Peternak Bermodal Besar
Tujuannya, agar pembangunan di daerah bersinergi dengan arah pembangunan di tingkat provinsi.
Agung juga meminta dukungan ke pemprov dalam masalah pembiayaan.
Disampaikan, peningkatan Jalan Dekso-Plono masuk prioritas pembangunan daerah.
"Jalan Dekso-Plono merupakan jalan status provinsi. Sehingga, pemkab meminta bantuan agar peningkatan jalan dapat dilakukan sesegera mungkin," ungkapnya.
Baca Juga: Mentan Amran Siapkan Aturan Baru agar Buruh Tani Bisa Dapat Alsintan
Peningkatan jalan meliputi, pelebaran ruas hingga penataan tanjakan curam.
Memudahkan aksesibilitas masyarakat, menggeliatkan sektor pariwisata yang sedang bertumbuh di perbukitan Menoreh.
Usulan peningkatan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari pemprov.
Rencananya peningkatan jalan akan dimulai pada tahun anggaran 2027 untuk ruas Jalan Dekso-Gerbosari.
Baca Juga: Siklus Tahunan, Gelombang Tinggi Merata di Seluruh Pesisir Kulon Progo
Selain ruas jalan tersebut, pemkab juga mengusulkan tindak lanjut pembangunan flyover Triharjo.
Pembangunan infrastruktur itu, untuk mempermudah masyarakat mengakses RSUD Wates sebagai pusat kesehatan.
Selain beberapa program infrastruktur, pemkab juga mengusulkan program penataan Kawasan Alun-alun Wates sebagai pusat masyarakat.
Penataan ini telah dimulai dengan pemindahan SDN Percobaan dan SMPN1 Wates ke sekolah terpadu.
Bangunan SD dan SMP nantinya akan menjadi museum dan pusat UMKM.
Baca Juga: Gubernur Jateng Dorong Penanganan Sampah Tak Hanya Jadi Tugas Pemerintah
Sementara itu, HB X merespon paparan pemkab dengan positif.
Pemprov bersedia dalam menerapkan kerjasama urusan pendanaan.
Akan tetapi, tak semua program dapat direalisasi hanya dengan satu tahun anggaran.
Lantaran, kondisi fiskal pemprov turut mengalami penurunan.
"Yang penting program itu masuk dulu ke perencanaan provinsi dan kabupaten," ungkapnya.
HB X menjelaskan, pembangunan dapat mendapat dukungan dari pemprov melalui skema sharing.
Baca Juga: Bantul Konser 2026 Dongkrak Ekonomi Warga, Omzet Pedagang UMKM Tembus Jutaan Rupiah
Presentasenya dapat mencapai, 100 persen hingga 50 persen.
Tergantung kondisi fiskal daerah, Namun, pemkab juga harus menyiapkan Detail Enginering Design (DED) sebagai basis pengusulan. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva