KULON PROGO - Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD Gapensi) DIY Zuharsono Ashari menyampaikan, sektor konstruksi dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat di Indonesia dinilai menjadi penyebabnya.
Pasalnya, jumlah proyek pemerintah, terutama pemerintah daerah mengalami penurunan drastis.
Di lain sisi, sektor konstruksi belum pulih semenjak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Gunungkidul Masuki Puncak Kemarau, Ini Langkah PDAM dan BPBD Mencegah Krisis Air
Program makan bergizi gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berdampak pada sektor konstruksi.
Program besutan Presiden Prabowo Subianto itu menyebabkan konstruksi lesu.
"Sektor konstruksi dihantam MBG dan KDMP," ucap Zuharsono dalam Musyawarah Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Novotel, Senin (3/8/2026) lalu.
Baca Juga: New Honda Vario Evo 160 Sapa Warga Jogja di Regional Public Exhibition
Saat dikonfirmasi Selasa (4/8/2026), Zuharsono menilai, program MBG dan KDMP membuat pola penganggaran pemerintah berubah.
Dampaknya, anggaran proyek pembangun mengalami penurunan.
Lantaran, kebanyakan anggaran difokuskan ke program prioritas pemerintah pusat.
Pergeseran anggaran di tingkat pemerintah pusat semakin memperparah kondisi fiskal daerah.
Sehingga proyek pembangunan fisik di daerah mengalami penurunan.
Otomatis berdampak langsung ke perusahaan konstruksi di daerah.
Baca Juga: Mulai Hidup di Asrama, Begini Potret Adaptasi Siswa Sekolah Rakyat Kulon Progo
Kelesuan sektor konstruksi dapat dilihat dengan penurunan jumlah perusahaan konstruksi.
Di Kulon Progo misalnya.
Pada tahun 2019 terdapat 180 perusahaan konstruksi.
Tahun ini, 2026, angkanya menurun drastis sebesar 66 perusahaan konstruksi.
Penurunan signifikan selama tujuh tahun terakhir juga dipengaruhi pandemi Covid 19.
Pasalnya, selama pandemi anggaran pemerintah difokuskan ke penanganan kesehatan.
Baca Juga: Unik! Hiasan Agustusan di Kalasan Mirip Penjor Bali
Termasuk aktivitas konstruksi yang ikut mengalami pembatasan. Belum sembuh dari keadaan, sektor konstruksi kembali dihantam dengan kebijakan MBG dan KDMP.
"Perusahaan konstruksi harus lebih komunikatif, terutama ke pemerintah daerah," ungkapnya.
Zuharsono mengingatkan, perusahaan kontraktor harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah.
Terutama saat sektor konstruksi sedang lesu.
Untuk memperkuat komunikasi, Gapensi menggelar Muscab.
Tujuannya, perusahaan konstruksi menyatukan pikiran dalam hal mengembangkan sektor yang menggerakkan ekonomi ini.
Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kulon Progo Supracoyo menyampaikan, muscab merupakan kegiatan rutin tiap lima tahun sekali.
Muscab memiliki fungsi dalam pengembangan sektor konstruksi.
Di samping itu, muscab merupakan upaya mewujudkan kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah daerah.
"Gapensi diharapkan mampu mendukung sektor konstruksi dan bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat," ungkapnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva