KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo segera mengusulkan APBD 2026 Perubahan. Usulan APBD perubahan ini, memiliki beberapa komponen, paling utama penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Penambahan BTT dilakukan untuk program distribusi air bersih, mengingat prediksi kemarau panjang terjadi di tahun 2026 ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono menjelaskan, kemarau panjang bakal terjadi tahun 2026. Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prediksi kemarau panjang akan berbeda dari tahun lalu. Durasinya jauh lebih lama dibanding tahun lalu.
"Prediksi BMKG kemarau lebih panjang, musim hujan baru di Desember 2026 atau Januari 2027," ucap Triyono, Minggu (19/7).
Pemkab Kulon Progo berkomitmen dalam antisipasi kemarau panjang yang akan melanda Bumi Binangun. Antisipasi berupa penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga hingga fasilitas masyarakat.
Penyediaan air bersih dikemas dalam program dropping air yang menyasar wilayah krisis air bersih. Warga dapat memanfaatkan program ini melalui usulan ke kalurahan dan dilanjutkan ke BPBD Kulon Progo.
Kendati distribusi air bersih berdasarkan usulan masyarakat, pemkab tetap melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Tujuannya, mengukur cakupan distribusi hingga dampak dari kemarau. Data cakupan dan dampak kekeringan akan menjadi dasar dalam penganggaran dalam APBD. Untuk saat ini, anggaran distribusi air bersih telah dikelola BPBD Kulon Progo.
Prediksi kemarau panjang akan membuat distribusi air bersih diperluas termasuk jumlah penerimanya. Khususnya daerah Perbukitan Menoreh yang selama ini mengandalkan sumur dangkal, saat kemarau sumber air bersih warga akan menyusut. Distribusi dengan sasaran lebih banyak membuat pemkab segera mengusulkan penambahan alokasi BTT pada APBD Perubahan 2026.
"BTT bisa digunakan untuk distribusi air bersih apabila ada Surat Keputusan Bupati terkait Siaga Darurat Bencana," ungkapnya.
Penambahan BTT dilakukan demi mengakomodir dampak kemarau panjang. BTT merupakan anggaran cadangan yang dapat digunakan saat pagu utama droping air bersih BPBD telah habis terpakai. Dalam APBD 2026, BTT dialokasikan sebesar Rp 3 miliar. Anggaran ini biasanya digunakan dalam keadaan darurat. Dalam APBD Perubahan 2026, pemkab mengusulkan tambahan BTT sebesar Rp 1 miliar.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan BPBD Kulon Progo Eko Susanto menjelaskan, program distribusi air bersih telah dianggarkan dalam APBD murni senilai Rp 7 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk distribusi air bersih sebanyak 20 tangki dengan kapasitas lima ribu liter.
"Kami juga berkolaborasi dengan BAZNAS atau pihak swasta," ungkapnya.
Walau hanya memiliki anggaran sedikit, pihaknya memastikan droping air bersih tetap dapat berjalan. Apabila pagu anggaran telah habis, pihaknya dapat bekerjasama dengan BAZNAS atau swasta dalam konsep CSR. Sehingga, masyarakat tetap dapat mengusulkan distribusi air jika memerlukan. (gas)
Editor : Bahana.