KULON PROGO - Krisis siswa melanda beberapa sekolah di Kulon Progo. Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), sekolah dasar negeri melaporkan tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo Nur Hadiyanto menjelaskan, sekolah-sekolah memasuki MPLS pada pertengahan Juli 2026. Namun, didapati sejumlah sekolah yang tetap menggelar MPLS walau tak memiliki siswa baru di kelas 1. "Ada tujuh SD yang tidak mendapat siswa baru, empat SD negeri dan tiga SD swasta," ucap Nur, Kamis (16/7/2026).
Empat sekolah negeri yang tak mendapat siswa baru yaitu SDN Pendem, SDN 2 Balong, SDN Ngaliyan, dan SDN Wijimulyo Lor. Sedangkan sekolah swasta yakni SD Bopkri Gunung Ijo, SD Kristen Plampang, serta SD Kanisius Pelem Dukuh.
Nur menjelaskan, krisis siswa pada tahun ajaran 2026/2027 telah sesuai perdiksi pihaknya. Di tahun sebelumnya, krisis tak terlalu terlihat. Pasalnya, belum ada kejadian sekolah tidak mendapat siswa baru. Namun, setelah meninjau sejumlah data krisis siswa dapat diukur.
Salah satu indikator yang dapat mengukur krisis siswa adalah angka kelahiran. Rata-rata angka kelahiran di Bumi Binangun mengalami penurunan sebesar 2,2 persen. Khusus pada Kapanewon Samigaluh, Kokap, dan Girimulyo penurunan di kisaran 3,8 persen. Penurunan angka kelahiran berdampak ke pertumbuhan anak usia sekolah dasar.
Kini Kulon Progo tak hanya menghadapi zero growth anak usia sekolah, tapi minus growth. Jika ditarik lebih jauh lagi, penyebab minus growth adalah keberhasilan program KB. Tahun 90-an satu keluarga dapat memiliki lebih dari dua anak. Namun, sejak ada program KB, ada keluarga memilih tak memiliki banyak anak. "Tahun 1970-an era baby boom, pemerintah saat ini mengupayakan pembangunan banyak sekolah," ungkapnya.
Krisis siswa juga diperparah oleh jejak pembangunan sekolah di masa lalu. Saat angka kelahiran melonjak drastis pada 1970-an, pemerintah memberikan layanan pendidikan dasar. Munculnya sekolah Inpres menjadi salah satu contohnya. Kondisi ini memicu banyaknya sekolah di pedesaan dan perkotaan yang dibangun. Kini sekolah-sekolah itu mulai banyak ditinggalkan akibat penurunan jumlah penduduk.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono menjelaskan, pemkab idelanya harus melakukan evaluasi untuk menanggapi krisis siswa. Tak hanya pemetaan angka kelahiran atau anak usia sekolah, pemkab perlu evaluasi sistem pendidikan. Lantaran, kualitas sekolah seringkali menjadi penyebab orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. "Pemkab juga perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan," ungkapnya. (gas/laz)
Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja