Pemkab Kulon Progo hanya Mampu Sediakan 12 Guru untuk Sekolah Rakyat dari 32 Guru yang Ditargetkan

 

KULON PROGO - Sekolah Rakyat (SR) Kulon Progo dipastikan beroperasi 31 Juli 2026 mendatang.

Untuk mendukung operasional itu, Pemkab Kulon Progo diminta menugaskan guru atau tenaga pendidik (tendik) pinjaman dari sekolah konvensional.

Namun, jumlah guru yang ditugaskan masih kurang dari total yang dibutuhkan.

Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan permintaan dukungan guru telah ditindaklanjuti setelah Dinsos Kulon Progo menerima surat dari Sekretarus Jenderal Kemensos.

Baca Juga: Darah Manis di Kaki Bukit Gamping: Menelusuri Misteri dan Magisnya Upacara Bekakak

Yakni, dengan pembentukan Tim Transisi Sekolah Rakyat.

Tim ini berisikan OPD, mulai dari Disdikpora, Balai Dikmen, Dinsos PPPA, hingga BKP SDM.

Tujuannya, mengupayakan pemenuhan tenaga pendidik atau guru.

Dia menyebutkan, kebutuhan guru sementara SR sebanyak 32 orang.

Jumlah itu terdiri dari sembilan guru masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan 23 guru martikulasi.

Kedua jenis guru ini ditugaskan untuk mengampu jenjang SD, SMP dan SMA.

Guru semetara juga harus memenuhi syarat, paling utama telah memiliki sertifikasi pendidik.

Baca Juga: Jelang Final Piala Dunia 2026, Prediksi Menkeu Purbaya setelah Bertemu Hamengku Buwono X: Saya Lebih Suka Argentina

"Dari rapat Tim Transisi baru ada 12 guru yang disediakan," ungkap Erna, Kamis (16/7/2026).

Pemkab mengakui tak bisa memenuhi semua kebutuhan guru sementara di sekolah rakyat.

Walau hanya tiga bulan mengajar, sekolah di Kulon Progo tetap butuh peran guru. 

Pasalnya, Bumi Binangun sedang mengalami krisis guru dan penataan SDM.

Baca Juga: Elkan Baggott Menjadi Pemain Anyar Millwall FC, Direktur Steve Gallen: Saya Sangat Senang Dia ke Klub Ini

Jumlah guru yang hanya belasan itu tak akan mampu memenuhi kebutuhan. 

Alhasil, pemkab mengajukan permohonan ke SR Rintisan Sleman, Bantul, Balai Dikmen, hingga kemenag.

Lantaran, keempat unsur ini memiliki SDM guru dan tendik.

Pertimbangan lain dari permohonan itu, turut memikitkan kualifikasi kebutuhan guru sementara.

SR Kulon Progo membutuhkan guru agama.

Sehingga, guru madrasah yang dikelola Kemenag dapat memenuhi kualifikasi tersebut.

"MPLS juga membutuhkan guru olahraga," ungkapnya.

Baca Juga: Didier Deschamps Kritik Wasit saat Prancis Takluk dari Spanyol, Collina: Wasit Kami Adalah Wasit Kelas Dunia

Erna menjelaskan, guru olahraga menjadi kebutuhan SR.

Terutama saat MPLS, guru olahraga akan banyak membantu dalam tes kesehatan menjelang siswa masuk asrama.

Sebelumnya, Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan, penugasan guru sementara diambilkan dari ASN baik PPPK atau PNS.

Selain sertifikasi, Disdikpora mengutamakan guru yang kekurangan jam ajar.

"Kami usahakan untuk guru kurang jam ajar, mempertimbangkan beban kerja dan TPG," ungkapnya. (gas)

Editor : Meitika Candra Lantiva