KULON PROGO - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo memastikan penggabungan atau regrouping sekolah dasar (SD) bakal berlaku pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan, regrouping sekolah telah menjadi kajian khusus sejak setahun lalu.
Regrouping muncul, usai fenomena krisis siswa dan guru di sekolah dasar menyedot perhatian publik.
Baca Juga: Diskusi di UGM Berujung Kericuhan, Wamen Sudaryono Bantah Tudingan Kabur
Kondisi itu, membuat Disdikpora perlu melakukan penggabungan sekolah untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan.
"Jadi ada yang dua sekolah digabung menjadi satu, atau tiga sekolah digabung menjadi satu," ucap Nur, Selasa (16/6/2026).
Nur menjelaskan, penggabungan sekolah telah berdasarkan kajian mendalam.
Indikator penyatuan sekolah didasarkan jumlah siswa, radius tempat tinggal, hingga faktor lainnya.
Disdikpora turut menggandeng Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk ikut dalam kajian.
Baca Juga: Jalur Wisata Tergolong Ekstrem, Wisata Perbukitan Menoreh Butuh Perbaikan Infrastruktur
Tujuannya, agar ada tinjauan akademis yang dapat memperkuat kajian sebelumnya.
Berkat kajian itu, terdapat penyesuaian target sekolah yang akan digabung.
Awalnya, kajian dinas menunjukkan adanya 28 target sekolah.
Namun, kajian akademis dan hasil forum group discusion menunjukkan adanya perubahan jumlah sekolah, yaitu 26 target sekolah.
Penyesuaian jumlah sekolah ini dipengaruhi pengurangan empat target sekolah dasar, dan penambahan dua target sekolah dasar.
Selain pengurangan dan penambahan, terdapat penyesuaian sekolah induk.
Terdapat tiga sekolah yang akan digabung, dan menghasilkan dua sekolah induk baru.
Hal ini mmepertimbangkan jarak rumah siswa dengan sekolah, khususnya di Kapanewon Kokap.
Baca Juga: Polresta Sleman Monitor Kericuhan di GIK UGM, Tak Ada Mahasiswa yang Diamankan
"Usulan baru, karena terdapat sekolah yang terdampak proyek strategis nasional (PSN)," ungkapnya.
Nur menjelaskan, selain usulan kalurahan, penggabungan sekolah juga berkaitan dengan proyek strategis nasional Jalan Tol Jogja-YIA.
Proyek tersebut terpaksa membuat satu sekolah perlu direlokasi dan digabung dengan sekolah terdekat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menyampaikan, regrouping sekolah harus berdasarkan kajian yang matang.
Utamanya pertimbangan jarak, medan, hingga psikologis siswa.
Regrouping tak bisa diukur dengan berdasarkan jumlah siswa dan radius. Lantaran, kedua indikator tersebut tak bisa berlaku bagi sekolah di daerah perbukitan.
"Regrouping harus berdasarkan kajian," ungkapnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva