KULON PROGO - Kenaikan harga BBM nonsubsidi menyebabkan operasional bus sekolah di Bumi Binangun terancam. Pasalnya, anggaran BBM membengkak dan hanya cukup untuk dua bulan ke depan.
Kepala Seksi Angkutan Dishub Kulon Progo Tedjo Priyono menyampaikan, kenaikan BBM nonsubsidi telah terjadi sejak April 2026 lalu. Bahkan kenaikan BBM pernah menyentuh Rp 27 ribu per liter. "Kami menganggarkan dexlite itu di harga Rp 13.700, sekarang sudah naik dua kali lipat," ucap Tedjo, Senin (8/6).
Anggaran BBM untuk operasional bus sekolah mencapai Rp 174 juta dengan prediksi harga dexlite di angka Rp 13.700. Akan tetapi, kenaikan harga BBM menyita anggaran BBM operasional itu. Bahkan pihaknya menghitung, anggaran BBM akan habis Agustus 2026 nanti.
Dishub Kulon Progo memiliki tiga bus sekolah yang melayani beberapa rute. Jika ditotal, jarak rute yang ditempuh mencapai 255 kilometer dengan konsumsi BBM perharinya mencapai 51 liter. "Bus sekolah pelat merah, jadi dilarang menggunakan BBM subsidi," ungkapnya.
Tedjo menjelaskan, pihaknya tak boleh menggunakan BBM subsidi untuk operasional bus sekolah. Lantaran, terdapat kebijakan untuk mobil plat merah dilarang menggunakan subsidi.
Selain masalah BBM, urusan oli dan onderdil kendaraan menjadi masalah baru. Lantaran, terdapat kenaikan harga untuk oli dan ondersil bus sebesar 50 persen. Pihaknya tentu harus menyiapkan anggaran agar perawat bus tetap berjalan.
Sekretaris Dishub Kulon Progo Yuniar Wibowo membenarkan pembengkakan anggaran BBM bus sekolah. Pihaknya memastikan operasional bus sekolah tak akan terganggu dengan kenaikan harga BBM.
"Kami sudah komunikasi dengan BKAD, nanti ada penambahan anggaran untuk operasional bus masa Agustus-Desember," ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan BBM juga berdampak pada layanan Dishub Kulon Progo. Dishub memiliki beberapa kendaraan, mulai dari crane PJU hingga bus sekolah. Kendaraan itu membutuhkan konsumsi BBM untuk pelayanan. Sehingga, pihaknya meminta agar ada pergeseran alokasi APBD. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo