KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo terus mengupayakan peningkatan produktivitas perikanan lokal. Salah satunya mengakses bantuan budidaya ikan sistem bioflok ke pemerintah pusat untuk kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Drajat Purbadi menyampaikan, pemerintah pusat terus menggelontorkan bantuan bioflok daerah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Pihaknya mengupayakan untuk meraih bantuan itu, agar tahun ini mendapat alokasi.
"Target kami setiap kapanewon ada empat pokdakan yang menerima bantuan, totalnya jadi 48 titik," ucap Drajat, Minggu (24/5).
Drajat menjelaskan, target alokasi penyaluran bantuan bioflok berjumlah 48 titik yang tersebar merata di 12 kapanewon secara merata. Akan tetapi, alokasi ini dapat berubah mengingat kondisi usulan setiap kelompok di setiap kapanewon.
Terlebih untuk menerima bantuan itu, pokdakan perlu memenuhi beberapa syarat. Paling utama ketersediaan air perikanan yang konsisten sepanjang tahun. Lahan pembudidaya juga harus seluas 300 meter persegi dan siap pakai. Kelompok juga diwajibkan memasang listrik 900 watt untuk operasional sarpras.
Persyaratan inilah yang harus dipenuhi oleh pokdakan. Syarat tersebut ditentukan oleh kementerian agar sarpras bantuan dapat beroperasi maksimal. Bantuan program bioflok berupa sarpras budidaya bioflok, delapan kolam, rumah penaung, sistem kelistrikan bioflok, hingga benih ikan tabur.
"Contoh yang sudah jadi ada di Kalurahan Banyuroto dan banjarasri, itu semua dikelola kelompok," ungkapnya.
Kendati memiliki persyaratan yang tak mudah dipenuhi, Drajat berharap Pokdakan dapat mengusulkan. Lantaran, bantuan sistem bioflok masih jarang ditemui dan dapat menaikkan angka produktivitas perikanan. Sistem bioflok dinilai lebih hemat air, pakan, hingga mampu mendompleng berat ikan. Sehingga, bantuan selayaknya dapat diakses masyarakat luas. (gas)
Editor : Bahana.