KULON PROGO - Kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan dana desa (DD) 2026, dampaknya mulai dirasakan sekarang.
Ribuan guru paud dan kader posyandu di Bumi Binangun harus menelan pil pahit penurunan honorarium.
Bukan hanya itu, program strategis kalurahan batal dan pemerintah kalurhan harus melakukan efisiensi ekstra.
Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menyampaikan, pemangkasan dana transferan dari pusat menyebabkan penurunan dana desa (DD) 2026 hingga mencapai 70 persen dari tahun 2025.
Baca Juga: Idul Adha Semakin Dekat, Pemkab Kulon Progo Minta Pembagian Daging Kurban Dikemas Tanpa Plastik
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Pengendalian Penduduk (DPMKal Dalduk), pemangkasan dana desa dari 2024 hingga 2026, sebagai berikut;
1. DD 2024 Rp 102 miliar
2. DD 2025 Rp 97,4 miliar
3. DD 2026 Rp 24 miliar
Hal ini berimbas kepada tenaga pendidik dan kader desa.
"Penurunan DD berdampak langsung pada guru PAUD dan kader," ucap Aris, Selasa (5/5/2026).
Aris menyampaikan, pemangkasan DD oleh pemerintah pusat berdampak pada penurunan honorarium atau gaji guru PAUD dan kader Posyandu.
DPRD Kulon Progo menemukan, rata-rata penurunan mencapai 60-80 persen.
Jika diangkakan, honor guru paud di tahun 2025 sekitar Rp 500 ribu per bulan.
Kini honor tersebut di bawah Rp 200 ribu.
Kondisi ini cukup memprihatinkan, mengingat peran kedua profesi tersebut cukup strategis.
Kader dan guru paud merupakan ujung tombak pelayanan masyarkat.
Lantaran, pendidikan anak dan pelayanan kesehatan terpaku pada ketugasan mereka.
Tentu, hal ini berkaitan dengan beban pekerjaan yang tak sebanding dengan jumlah honor.
Baca Juga: Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Program Istimewa Bagi Konsumen
"Pemkab idealnya menyiapkan skema perlindungan afirmasi," ungkapnya.
Aris menjelaskan, permasalahan PAUD memang bertumpu pada keuangan kalurahan.
Namun, pemkab tak boleh berpangku tangan dengan kondisi ini.
Ia mendorong agar pemkab melakukan kajian skema perlindungan afirmasi bagi guru PAUD.
Skema ini dapat diwujudkan melalui insentif keuangan untuk menambah honor guru PAUD.
Baca Juga: Wujudkan Kepedulian Sesama, Astra Motor Yogyakarta Gandeng PMI Sleman Gelar Donor Darah Rutin 2026
Sementara itu, Lurah Kaliagung Sugeng Nugroho turut membenarkan pemangkasan DD berdampak ke guru PAUD dan Kader.
Dampaknya, honor guru PAUD dan Kader tak lebih dari Rp 200 ribu.
"Guru paud sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 175 ribu, kader sebelumnya Rp 75 ribu menjadi Rp 26 ribu," ungkapnya.
Sugeng menjelaskan, honor guru dan kader memang cukup menyita anggaran.
Saat terjadi pemangkasan DD, penurunan honor menjadi opsi efisiensi anggaran.
Di samping itu, kalurahan juga tak banyak melakukan kegiatan pembangunan, karena penurunan DD. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva