Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Ernawati Sukeksi menyampaikan, penyaluran PKH terus dilakukan. Pihaknya hanya bisa memantau dan menerima laporan dari penerima manfaat. Lantaran, bansos PKH disalurkan langsung dari Kementerian Sosial dengan sumber APBN.
"Saat ini, proses penyaluran sekitar 90 persen," ucap Ernawati, Senin (13/4).
Ernawati menjelaskan, proses penyaluran belum menginjak 100 persen atau 38 ribu penerima. Penyaluran terhambat, kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dimiliki penerima hilang hingga terblokir. Kebanyakan penerima merupakan masyarakat berusia lanjut. Sehingga, kebanyakan kartu hilang hingga PIN kartu yang lupa, dan berujung terblokir.
Pihaknya telah menyiapkan personel untuk memastikan penyaluran PKH tak terkendala. Melalui pendamping PKH, kendala penyaluran akan segera ditindaklanjuti. Khusus kartu yang terblokir, pendamping akan mendampingi dan membuka pemblokiran di bank penyalur.
"Ada potensi penerima dicoret akibat graduasi," ungkapnya.
Baca Juga: Demi Target Serap Kunjungan Wisatawan, Kampung Wisata di Kota Jogja Didorong Terus Bersolek
Menurutnya, terdapat penerima PKH 2025 yang berpotensi dicoret dari daftar tahun 2026. Pasalnya, terdapat sistem graduasi kategori penerima. Penerima PKH merupakan masyarakat kurang mampu dengan kategori desil satu sampai lima.
Data penerima dipastikan selalu terbarukan. Lantaran, kemensos bekerjasama dengan BPS untuk memantau penghasilan dan pengeluaran setiap rumah tangga. Pendataan BPS juga dilakukan setiap tiga bulan sekali. Alhasil data yang digunakan valid dan terbaru.
Ernawati berharap penerima bansos PKH dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Paslanya, nilai bansos di angka Rp 300 ribu per tiga bulan sekali. Bansos ini, menyasar orang perorang. Jika dalam satu KK terdapat lansia dan keluarga kurang mampu, terdapat potensi dua penerima. Pihaknya berharap agar penerima memanfaatkan bansos untuk kehidupan sehari-hari. (gas)
Editor : Sevtia Eka Novarita