KULON PROGO - Wacana work from home (WFH) di kalangan ASN lingkup Pemkab Kulon Progo semakin menguat. Walau masih menunggu keputusan pemerintah pusat, pemkab menekankan indikator penilaian kinerja ASN selama WFH.
Baca Juga: Urung Uji Coba Hari Ini, BKPSDM Godok Tiga Skema Penerapan WFH Pegawai Pemkot Jogja
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyampaikan, pemkab masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pemda tak ingin terburu-buru dalam menetapkan WFH, walau hanya sekedar uji coba. Lantaran, ketetapan dari pemerintah pusat bisa menjadi jaring pengaman dalam implementasi WFH di daerah.
"Menunggu arahan pusat saja, karena sampai saat ini belum ada surat edaran resmi," ungkap Ambar saat ditemui Radar Jogja usai korve di Pasar Bendungan, Jumat (27/3).
Ambar menyampaikan, langkah menunggu regulasi pusat lebih baik dibanding tergesa-gesa melakukan implementasi. Pasalnya, pusat memiliki beberapa pertimbangan, bukan hanya penghematan konsumsi BBM tetapi juga masalah kinerja ASN. Dengan regulasi yang telah diatur oleh pusat, pemkab hanya perlu melaksanakan dan sedikit melakukan penyesuaian apabila perlu.
Selain menunggu regulasi, pria ber-KTA Gerindra itu menyoroti kinerja ASN selama WFH. Menurutnya, perlu ada indikator khusus yang dibuat untuk menilai kinerja ASN selama masa WFH. Tujuannya agar kebijakan WFH untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa meninggalkan esensi kerja tetap terwujud. "Kalau saya bilang, saya yang enggak enak dengan ASN," ucapnya.
Baca Juga: Pemkab Kulon Progo Tanggapi Wacana WFH ASN Sekali dalam Seminggu: Saat Ini Belum Ada Instruksi
Ambar sebenarnya punya kekhawatiran atas potensi penerapan WFH di lingkup Pemkab Kulon Progo. Ia enggan blak-blakan perihal kekhawatiran. Namun ia sempat memberikan kata kunci integritas ASN selama WFH. Sehingga, sorotannya terfokus pada pengawasan dan penilaian kinerja ASN.
Terlepas dari integritas dari ASN WFH, Ambar menegaskan skema WFH tak akan berpengaruh ke pelayanan publik. Mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan tetap dapat diakses masyarakat jika opsi WFH terlaksana. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan publik secara daring apabila kesulitan menyisihkan waktu.
Baca Juga: Kapan Kebijakan WFH Mulai Diterapkan bagi ASN? Berikut Penjelasan Pemerintah
Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan turut berkomentar perihal WFH ASN. Menurutnya, pemkab telah memiliki kesiapan apabila sewaktu-waktu WFH ASN diterapkan. Lantaran, pemkab memiliki pengalaman menjalani WFH selama pandemi Covid-19. "Sudah mendengar wacana WFH, tapi kami tetap menunggu arahan pusat," ujarnya. (gas/laz)