KULON PROGO - Wacana work from home (WFH) di kalangan ASN lingkup Pemkab Kulon Progo semakin menguat.
Walau masih menunggu keputusan pemerintah pusat, pemkab menekankan indikator penilaian kinerja ASN selama WFH.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyampaikan, pemkab masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Pemda tak ingin terburu-buru dalam menetapkan WFH, walau hanya sekadar uji coba.
Lantaran, ketetapan dari pemerintah pusat bisa menjadi jaring pengaman dalam implementasi WFH di daerah.
Baca Juga: Hemat Ongkos Usai Lebaran, Program Balik Rantau Gratis Pemprov Jateng Disambut Antusiasme Peserta
"Menunggu arahan pusat saja, karena sampai saat ini belum ada surat edaran resmi," ungkap Ambar, saat ditemui Radar Jogja, usai korve di Pasar Bendungan, Jumat (27/3/2026).
Ambar menyampaikan, langkah menunggu regulasi pusat lebih baik dibanding tergesa-gesa melakukan implementasi.
Pasalnya, pusat memiliki beberapa pertimbangan, bukan hanya penghematan konsumsi BBM tetapi juga masalah kinerja ASN.
Dengan regulasi yang telah diatur oleh pusat, pemkab hanya perlu melaksankan dan sedikit melakukan penyesuaian apabila perlu.
Selain menunggu regulasi, Pria ber-KTA Gerindra itu menyoroti kinerja ASN selama WFH.
Menurutnya, perlu ada indikator khusus yang dibuat untuk menilai kinerja ASN selama masa WFH.
Baca Juga: Total Kebutuhan Rp 111 Miliar, Penataan Kawasan Kumuh Mrican Segmen 2 dan 3 Diusulkan ke Pusat
Tujuannya, agar kebijakan WFH untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa meninggalkan esensi kerja tetap terwujud.
"Kalau saya bilang, saya yang enggak enak dengan ASN," ucapnya.
Ambar sebenarnya punya kekhawatiran atas potensi penerapan WFH di lingkup Pemkab Kulon Progo.
Ia enggan blak-blakan perihal kekhawatiran.
Namun, ia sempat memberikan kata kunci integritas ASN selama WFH.
Sehingga, sorotannya terfokus pada pengawasan dan penilaian kerja ASN.
Terlepas dari integritas dari ASN WFH, Ambar menegaskan skema WFH tak akan berpengaruh ke pelayanan publik.
Baca Juga: Curhatan Warganet Viral, Jadi Korban Pelecehan Seksual hingga Pemerkosaan Pelaku Seniman di Solo
Mulai dari administrasi kependudukan hingga perijinan tetap dapat diakses masyarakat jika opsi WFH terlaksana.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan publik secara daring apabila kesulitan menyisihkan waktu.
Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan turut berkomentar perihal WFH ASN.
Menurutnya, pemkab telah memiliki kesiapan apabila sewaktu-waktu WFH ASN diterapkan.
Lantaran, pemkab memiliki pengalaman menjalani WFH selama pandemi Covid-19
"Sudah mendengar wacana WFH, kami tetap menunggu arahan pusat," ujarnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva