KULON PROGO – Pemkab Kulon Progo terus mengupayakan pemerataan infrastruktur daerah.
Walau dihadapkan dengan efisiensi anggaran ratusan miliar rupiah, pemkab tetap menaikkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada APBD 2026.
Langkah ini diambil demi mewujudkan misi pembangunan infrastruktur yang merata, lingkungan lestari, serta tangguh bencana.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menegaskan, kenaikan anggaran infrastruktur pelayanan publik di tahun 2026 mencapai Rp 13,1 miliar.
Tahun 2025 sebesar Rp 89 M, Tahun 2026 menjadi Rp 102,16 M (Naik sebesar 14,79 %).
Kenaikan ini merupakan hasil dari efisiensi besar-besaran di internal pemerintahan.
Pihaknya memilih memangkas belanja non-prioritas agar manfaat APBD lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kami efisiensikan kegiatan-kegiatan yang masih bisa ditunda dan tidak mendesak," ucap Agung, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026).
Peningkatan anggaran di sektor infrastruktur publik didapat dari skema efisiensi.
Salah satu efisiensinya berupa menghilangkan seluruh anggaran jamuan makan atau minum rapat pada lingkup pemkab.
Efisiensi juga mengupayakan optimalisasi program yang dapat ditunda pelaksanaannya.
Agung menerangkan fokus utama kenaikan ini meliputi perbaikan jalan, jembatan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), irigasi, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kulon Progo.
Salah satu poin mencolok dalam kebijakan anggaran 2026 adalah lonjakan drastis pada pos perbaikan jalan. Hal ini merespons langsung keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kondisi akses transportasi di daerah.
"Kami alokasikan peningkatan anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut paling besar pada alokasi jalan kabupaten, hal ini sesuai dengan banyaknya aspirasi masyarakat terkait dengan kerusakan jalan," ungkap Agung.
Anggaran jalan kabupaten dipatok sebesar Rp 39,1 miliar pada tahun 2026, atau melonjak sebesar 88,2%.
Bupati menegaskan bahwa tren ini akan terus dipertahankan ke depan.
"Dan komitmen saya sesuai kemampuan anggaran pemerintah kabupaten, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan di tahun-tahun berikutnya," imbuhnya.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab juga menggenjot skema padat karya.
Alokasi dana padat karya yang bersumber dari APBD dan BKK DIY mencapai Rp 8,7 miliar, atau naik 61,1% dari tahun sebelumnya.
Pola ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan warga.
Demi menjamin pemerataan, setiap kapanewon (kecamatan) juga mendapatkan porsi melalui Musrenbang.
Untuk perencanaan tahun 2026, Pemkab mengalokasikan sekitar Rp 1,5 miliar per kapanewon, yang pemanfaatannya ditentukan berdasarkan kesepakatan forum musyawarah setempat. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva