KULON PROGO - Kebijakan Bupati Kulon Progo terus berlanjut.
Bukan hanya pengecatan tembok sekolah, tetapi juga memasang foto bupati dan gubernur.
Kondisi itu diperkirakan membebani anggaran sekolah.
Lantaran, jika ditotal pembiayaan mencapai ratusan juta.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan melalui Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/034/2026, Agung meminta agar sekolah memasang foto dirinya, wabup, Gubernur dan Wakil Gubernur.
Surat tertanggal 5 Januari 2026 itu, secara tegas menginsyaratkan pemasangan foto.
Pada poin 4, Pemasangan Foto Pejabat Negara dan Daerah, sekolah diminta memasang foto Presiden dan Wapres RI.
Kemudian dilanjut memasang foto Gubernur dan Wagub DIY, termasuk pemasangan foto Bupati dan Wabup Kulon Progo.
Pemasangan foto mempertimbangkan wujud penghormatan kepada para pemimpin bangsa dan daerah. Pemasangan diklaim dapat meningkatkan rasa kepemimpinan dan cinta tanah air ke peserta didik.
Pada surat edaran itu, sekolah diminta menyusun foto pejabat sesuai hirarki, mulai dari atas bawah atau kiri kanan.
Pemaanagan foto juga tak boleh asal-asalan.
Lantaran, foto wajib dibingkai yang layak, terhormat, dan bermartabat.
Penempatan foto dianjurkan di ruang penting, misalnya ruang kepsek, guru ataupun ruang penting lain.
Sayangnya surat edaran tersebut tak disertai kepastian pembiayaan.
Lantaran, di dalam surat edaran tak ada unsur pembiayaan dari APBD.
Namun, berkaca pada pengecatan sekolah, pembiayaan dibebankan ke BOS, dan menyesuaikan kemampuan sekolah.
Jika aturan ditegakkan, biaya pengadaan foto senilai ratusan juta.
Lantaran, sekolah di Kulon Progo berjumlah 800 satuan pendidikan.
Jika setiap sekolah memiliki dua ruang penting, maka perlu dua pasang foto Gubernur Wagub, dan Bupati dan Wabup.
Jika satu pasang foto membutuhkan Rp 60 ribu, maka butuh anggaran Rp 192 juta.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin mengomentari kebijakan pengecatan ulang sekolah yang diminta mengecat warna kuning dan hijau pare anom.
Menurutnya, kebijakan tersebut tak sesuai dengan kondisi kerusakan sekolah.
"Paling krusial justru perbaikan sskolah," ucap Aris, Senin (16/2/2026).
Aris menjelaskan, rangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemkab tak mempertimbangkan kondisi sekolah.
Utamanya, masalah pembiayaan yang ditanggung oleh BOS.
Kebanyakan sekolah di Kulon Progo sebenarnya cukup sulit untuk beroperasi.
Lantaran, besaran BOS kecil, teritama di sekolah yang minim murid. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva