KULON PROGO - Pencegahan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di Bumi Binangun mengalami kendala. Lantaran, jumlah dosis vaksin tahun ini tak sebanding dengan jumlah hewan ternak.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapa) Kulon Progo Yuriati menjelaskan, saat ini kasus PMK di Kulon Progo nihil kematian dan mulai landai awal Februari. Di samping itu, tingkat penyembuhan lebih dari 50 persen.
"Tingkat penyembuhan tinggi, ini karena ditunjang vaksin," ucap Yuriati, Minggu (15/2).
Vaksin menjadi komponen penting dalam pencegahan PMK. Di samping itu, hewan ternak memiliki kecepatan penyembuhan yang relatif tinggi jika telah divaksin. Jika telah divaksin, hewan ternak seperti sapi bisa sembuh dalam lima hari apabila terkena PMK.
Sedangkan, hewan twrnak yang belum mendapatkan vaksin butuh waktu 10 hari paling cepat untuk proses penyembuhan.
Keefektifan inilah yang membuat pihaknya menggencarkan vaksinasi gratis ke peternak sapi di Bumi Binangun. Bukan hanya sekali, vaksinasi perlu diperbaharui setiap enam bulan sekali dengan tujuan menguatkan imunitas tubuh.
Sehingga, tahun 2026 ini vaksinasi digelar dalam dua tahap. "Tahap pertama 9.200 dosis, tahap kedua 3.800 dosis, jadi totalnya 13 ribu dosis tahun ini," ungkapnya.
Kendati vaksinasi hewan ternak penting, Pemkab Kulon Progo masih bergantung pemerintah pusat. Lantaran, tak ada anggaran untuk membeli vaksin PMK. Sehingga, selama ini vaksinasi bersumber dari pemerintah pusat.
Kendala vaksinasi juga ditemukan dari segi jumlah dosis yang didistribusikan. Idealnya, 60 persen populasi hewan ternak di Bumi Binangun mendapatkan vaksin dua kali dalam setahun.
Baca Juga: Puncaki Klasemen Tak Sampai Seumur Jagung dan Merosot ke Posisi Dua, PSS Tetap Optimistis
Angka ini, diperhitungkan atas dasar presentase jumlah hewan ternak yang tak beleh di vaksin akibat sedang mengandung dan belum cukup usia. "Populasi hewan ternak 50 ribu ekor, idealnya 30 ribu dosis," ungkapnya.
Kekurangan vaksin inilah yang membuat Dispertapa Kulon Progo rutin mengusulkan penambahan vaksin. Lantaran, dirasa penting untuk menekan kasus PMK.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menjelaskan, PMK menjadi prioritas penanganan pemerintah pusat.
Lantaran, dampak PMK berhubungan dengan ringkat kematian hewan ternak. Tentu, kematian hewan sangat merugikan masyarakat. Ditambah dampaknya bagi ketahanan pangan dirasa cukup tinggi.
Sehingga, tahun ini pihaknya mengoptimalkan distribusi vaksin PMK. "PMK dan LSD di Pulau Jawa menjadi fokus tersendiri, tindakan pencegahan dengan vaksin lebih diutamakan," ungkapnya. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo