KULON PROGO - Rentetan kebijakan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan, mulai dari penggantian motif geblek renteng dehastoisasi hingga ancaman pencopotan kepala sekolah menjadi sorotan keras publik
Sebab, kebijakan tersebut dinilai terlalu kontroversi.
Padahal kiprah Agung menjadi orang nomor satu di Bumi Binangun belum lama.
Masih minim prestasi.
Hal ini diungkapkan politisi PDIP Kulon Progo, Istana, saat dihubungi Radar Jogja.
Istana sempat mendengarkan rekaman sambutan bupati saat peluncuran buku bahan ajar, Kamis (5/2/2026).
Ia mulai menguliti setiap pernyataan bupati yang dari awal dirasa janggal.
"Kalau saya dengarkan pidatonya luar biasa, ngomongnya tidak politis tapi esensinya politis," ucap pria bernama Istana, Kamis (12/2/2026).
Istana menjelaskan, pernyataan Agung yang tak mau dipolitisasi justru tak sejalan dengan sambutannya.
Lantaran, sambutan Agung dinilai kaya makna politik.
Salah satunya sorotan terkait, batik geblek renteng yang dianggap tak sesuai dengan Kulon Progo.
Bahkan pernyataan Agung yang mengaitkan, antara keberadaan geblek renteng dengan kehadiran HB X di Kulon Progo berisi muatan politis.
Baca Juga: Setelah Geblek Renteng Giliran Cat Sekolah Ikut Diganti Bupati Kulon Progo Agung Setyawan
Lantaran, peserta secara tidak langsung dimobilisasi pendapat mereka. Padahal kenyataan hubungan antara geblek renteng dan ketidakhadiran HB X bisa diperdebatkan dengan data.
"Jangan main ancam, kalau kepsek dicopot karena geblek renteng, terus muridnya tidak sekolah atau pripun niku," tanyanya dengan nada tegas.
Unsur politis juga berkaitan dengan ancaman pencopotan kepela sekolah yang tetap menggunakan simbol geblek renteng.
Jika hal itu dilakukan tentu menyalahi konstitusi, dan kebijakan pengaturan ASN.
"Geblek renteng merupakan batik gotongroyong, pada era sebelumnya batik itu sudah mengakar di masyarakat," ungkapnya.
Istana mengkritik keras usaha bupati melucuti geblek renteng di Bumi Binangun.
Mengingat geblek renteng bukanlah hal yang seharusnya ditakutkan.
Seharusnya, bupati lebih takut dengan masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan dasar.
Mantan anggota legeslatif ini mengungkapkan kondisi realitas saat ini.
Banyak kalurahan di Bumi Binangun kalang kabut dengan pemangkasan Dana Desa.
Kondisi itu seharusnya direspon terlebih dahulu oleh bupati dibanding merespon motif.
Tak hanya dana desa, masalah infrastruktur yang belum optimal harusnya menjeadi fokusnya.
Selama setahun Agung memimpin, pihaknya menunggu program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Namun, hingga saat ini masih tak ada program yang menunjukkan preatasi bupati. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva