Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Dana Desa 2026 Kalurahan Kulon Progo Cupet, DPRD Kulon Progo Meminta Operasional Paud dan Posyandu Tak Hilang

Anom Bagaskoro • Jumat, 9 Januari 2026 | 17:24 WIB
AUDIENSI: Himpunan Guru PAUD se-Kulon Progo membicarakan nasib mereka ke DPRD Kulon Progo beberapa waktu lalu. 
AUDIENSI: Himpunan Guru PAUD se-Kulon Progo membicarakan nasib mereka ke DPRD Kulon Progo beberapa waktu lalu. 

KULON PROGO - Anggaran dana desa (DD) 2026 di Kulon Progo anjlok.

Biaya operasional PAUD dan kader Posyandu berpotensi terdampak.

Oleh karena itu, DPRD Kulon Progo meminta agar pemerintah kalurahan (Pemkal) di Kulon Progo bijaksana mengelola DD yang nilainya kecil.

"Kami paham Pemkal menghadapi tekanan berat akibat efisiensi DD," ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono, Jumat (9/1/2026).

Sehingga Pemkal diimbau agar bijak mengelola DD dengan mengoptimalkan skala prioritas dan melakukan rasionalisasi anggaran.

Menyesuaikan anggaran yang kini telah dipangkas sebesar 70 persen.

 

"Kami berharap pemkal tidak meninggalkan layanan dasar seperti operasional PAUD dan Posyandu," ucapnya.

Lantaran, selama ini operasionalnya ditanggung kalurahan melalui dana desa.

Dengan kondisi itu, kalurahan diminta tetap menyelenggarakan operasional kedua progam tersebut.

Pertimbangannya berkaitan, dengan penyelenggaraan layanan dasar bagi masyarakat.

Operasional PAUD merupakan layanan pendidikan untuk mempersiapkan anak-anak sebelum masuk ke dunia pendidikan utama.

Dari situ, anak dibentuk jiwanya dan dilanjutkan ke sekolah utama.

Potensi itu, merupakan invesatasi masa depan masyarakat dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas..

Di samping itu, operasional PAUD di Kulon Progo kebanyakan bertumpu pada relawan dan masyarakat lokal kalurahan.

Guru PAUD memiliki latar belakang relawan, yang seharusnya diperhatikan kesejahteraanya.

Sementara itu, Lurah Karangwuni Anwar Musadad menyebut pada 2025, DD yang diterima sekitar Rp 900 juta.

Kini turun hampir sepertiganya di kisaran Rp 346 juta.

Pihaknya belum mendapat informasi jelas penyebab penurunan tersebut.

"Kami masih menunggu juknis penggunaan DD, untuk penyesuaian program," ungkapnya

Penurunan DD membuat program yang direncanakan di tahun sebelumnya tak dapat terpenuhi.

Pasalnya, dengan DD Rp 346 juta setengahnya telah tersita untuk honor guru PAUD dan kader.

Pihaknya, lebih mengutamakan kedua penggunaan anggaran itu. (gas)

Sebagaimana diketahui, bahwa anggaran DD dari pusat yang digelontorkan kepada Kalurahan se-Kulon Progo 2026 ini disunat.

Jauh di bawah suntikan dana desa pada 2025 yang nilainya sebesar Rp 97,4 miliar.

Pada 2026 ini hanya mendapat Rp 24 miliar.

Tentu anggaran tersebut cupet jika harus memenuhi seluruh program yang sudah terbentuk di tahun sebelumnya. (gas)

 

 

 

Editor : Meitika Candra Lantiva
#Pemkal #dana desa 2026 #Kulon Progo #kalurahan #DPRD Kulon Progo #posyandu #Operasional Paud