KULON PROGO - Pagu dana desa (DD) 2026 untuk Kalurahan se-Kulon Progo yang bersumber dari pemerintah pusat angkanya anjlok.
Awalnya, alokasi DD dari pusat diprediksi mencapai Rp 82 miliar.
Tetapi hanya turun Rp 24 miliar.
"Tahun ini, turun drastis apabila dibanding tahun sebelumnya," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk (DPMKal Dalduk) Kulon Progo Muhadi, Rabu (7/1/2026).
Muhadi membandingkan jumlah alokasi dana desa pada dua tahun sebelumnya.
Pada 2025 mencapai Rp 97,4 miliar sedangkan pada 2024 mencapai Rp 102 miliar.
Sehingga nilai dana desa tahun ini kembali merosot.
Dari Rp 24 miliar itu, rata-rata kalurahan menerima Rp 300 juta.
Kalurahan paling tinggi mencapai Rp 373 juta.
Paling rendah Rp 270 juta.
Dengan begitu lanjut Muhadi, dia memastikan proyek fisik di Kalurahan bakalan hilang.
Muhadi menyampaikan, penurunan drastis pada DD dipastikan berdampak ke program di kalurahan.
Pasalnya, banyak program yang mengandalkan penganggaran DD.
Mulai dari program pembangunan fisik, bantuan langsung tunai, hingga honor kader serta guru.
Pihaknya berencana mengeluarkan juknis terbaru penggunaan DD 2026.
Pasalnya, anggaran yang kecil diwajibkan harus dioptimalkan penggunaannya.
Utamanya, ptioritas program yang dibiayai DD.
"Yang kemungkinan tetap ada, program posyandu, PAUD, dan ketahanan pangan," ucapnya.
Muhadi menjelaskan, ketiga program tersebut diharapkan tetap berjalan.
Program posyandu beserta honor kader disimulasikan dapat berjalan dengan DD yang kian mengecil.
Termasuk program pendidikan anak usia dini (PAUD).
Sementara itu, Lurah Karangwuni Anwar Musadad menggambarkan kondisi penurunan DD di kalurahannya.
Penurunan DD 2026 mencapai 70% dibanding tahun 2025 lalu.
"Tahun 2025 sekitar Rp 900 juta, sedangkan 2026 turun menjadi Rp 346 juta," ucapnya.
Baca Juga: Kunjungi Transmigran Asal Jateng di Lampung, Ahmad Luthfi Disambut Hangat Puluhan Harga
Anwar menjelaskan, kondisi serupa juga terjadi pada DD 2026 di 87 kalurahan di Kulon Progo.
Kebijakan pemotongan anggaran DD oleh pemerintah pusat itu, juga terjadi di seluruh desa di Indonesia.
Hingga saat ini, tak ada penjelasan lebih lanjut penyebab penurunan DD.
Kondisi penurunan DD dipastikan berdampak ke program pembangunan fisik.
Kalurahan Karangwuni berkemungkinan besar, tak akan mengerjakan pembangunan fisik, baik perbaikan jalan ataupun infrastruktur lain.
Pasalnya, dengan DD dibawah Rp 400 juta, anggaran itu sudah tersita beberapa program prioritas.
Di antaranya untuk operasional posyandu dan paud. Kedua program itu, telah menyita anggaran Rp 170 juta, yang digunakan untuk operasional serta honor.
Sedangkan, sisa dari anggaran akan dilakukan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) serta ketahanan pangan.
Akan tetapi, pihak kalurahan masih menunggu juknis penggunaan DD dari Pemkab Kulon Progo. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva