KULON PROGO - Struktur APBD Kulon Progo 2026 telah resmi disahkan. Struktur yang ada menunjukkan penurunan transfer keuangan daerah (TKD) yang tak sebanding dengan belanja daerah. Alhasil, APBD Kulon Progo 2026 mengalami defisit puluhan miliar rupiah.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan struktur APBD 2026 pada rapat paripurna DPRD, Jumat (28/11). Terjadi perombakan besar-besaran pada RAPBD 2026 yang sebelumnya pernah diusulkan. Alasannya, berkaitan dengan pendapatan dan belanja.
"Pendapatan daerah Rp 1,56 triliun, belanja daerah Rp 1,62 triliun," ucap Agung, Jumat (28/11).
Agung menjelaskan, kondisi pendapatan dan belanja membuat defisit pada APBD 2026 sebesar Rp 60,53 miliar. Defisit ini, lebih besar dari RAPBD 2026 yang sempat diusulkan September lalu, sebesar Rp 19,4 miliar.
Defisit APBD 2026 langsung dapat tertutup dengan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2025 senilai Rp 62 miliar.
Optimisme yang APBD 2026 yang sempat mengerucut September lalu dipatahkan dengan penurunan pendapatan daerah. Di tahun 2026 nanti, pendapatan daerah dari TKD mengalami penurunan sebesar Rp 117 miliar.
Penurunan pendapatan juga terjadi pada sumber Opsen PKB senilai Rp 1,9 miliar, serta DBHCHT senilai Rp 1,8 miliar.
Pendapatan yang berkurang membuat pemkab melakukan efisiensi di sejumlah sisi. Paling banyak pada belanja pegawai senilai Rp 26 miliar serta menunda penyertaan modal. Akan tetapi, langka efisiensi ini tak membuat pemkab terhindar dari defisit.
Alasannya, berkaitan dengan sejumlah anggaran yang tak bisa diefisiensi. Terbesar anggaran berasal dari plot pembiayaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) underpass YIA, dan pemeiliharaan Taman Jembatan Kabanaran senilai Rp 1,5 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin menegaskan, kondisi defisit harus beralasankan. Jika orientasi belanja untuk pelayanan masyarakat, maka pihaknya tak mempermasalahkan. Pemkab juga tetap ditutut untuk memprioritaskan program strategis yang berhunbungan langsung pada masyarakat.
"Jika terbatas anggaran, pemkab bisa mengusulkan program seperti infrastruktur melalui pemerintah pusat," ungkapnya.
Himpitan keuangan daerah, diharapkan tak membuat Pemkab Kulon Progo lupa dengan kebutuhan masyarakat. Utamanya kebutuhan infrastruktur. Pemkab diminta melakukan kajian agar, proyek infrastruktur daerah dapat berjalan melalui dukungan APBN.
Data Grafis Pemkab Kulon Progo APBD 2026
- Pendapatan Daerah ==== Rp 1,56 triliun
- PAD Rp 424 miliar
- Pendapatan Transfer Rp 1,108 triliun
- Pendapatan lain yang sah Rp 28,6 miliar
- Belanja Daerah ==== Rp 1,62 miliar
- Belanja Operasi Rp 1,33 triliun
- Belanja Modal Rp 110 miliar
- Belanja Tidak Terduga Rp 4 miliar
- Belanja Transfer Rp 172 miliar
- Defisit ==== Rp 60 miliar
- Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Pembiayaan SILPA 2025 Rp 62,9 miliar
- Pengeluaran pembiayaan Rp 2,3 miliar
- Sisa untuk menutup defisit Rp 60,5 miliar
==== Rancangan APBD 2026 September Lalu===
- APBD 2026 Rp 1,499 triliun
- PAD Rp 426 miliar
- TKD Rp 1,044 miliar
- Pendapatan daerah lainnya yang sah Rp 26,6 miliar