KULON PROGO – Desain postur APBD 2026 Kulon Progo tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan APBD 2025. Meski, pemerintah pusat menginformasikan perihal pengurangan dana transfer ke daerah (TKD).
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan optimistis besaran TKD pada 2026 tidak akan berubah. Masih sama dengan tahun 2025.
Keyakinan itu berdasar belum adanya informasi detail dari pemerintah pusat perihal pengurangan TKD.
”Kami masih mengkalkulasikan TKD tetap sama, tapi kami menyiapkan beberapa skema penanggulangan," ucap Agung, Senin (15/9).
Isu penurunan TKD mengemuka saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
Dia mengisyaratkan alokasi anggaran TKD hanya Rp 650 triliun. Sebelumnya Rp 919,9 triliun.
Di antara skema penanggulangan itu, Agung menyebut, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Terutama retribusi dan pajak daerah.
”Tidak ada kenaikan pajak maupun retribusi. Yang ada optimalisasi," ungkapnya.
Optimilisasi PAD, kata Agung, sangat penting. Itu bertujuan agar program prioritas tidak terganggu jika pemerintah pusat benar-benar mengurangi TKD.
Di tempat terpisah, Anggota DPRD Kulon Progo Edi Priyono meminta pemkab untuk serius mengkaji APBD 2026.
Potensi penurunan TKD dari pemerintah pusat akan berdampak besar ke Kulon Progo. Lantaran, sebagian besar pendapatan daerah berasal dari TKD.
Edi menyarankan, pemkab bisa fokus mengoptimalkan sektor pariwisata untuk PAD. Sektor ini diklaim tahan banting dengan situasi sosial apa pun. Hal ini dapat dilihat saat pandemi Covid-19.
Sektor pariwisata memiliki peran penting menyuplai PAD di tengah kelesuan ekonomi. (gas/zam)
Editor : Herpri Kartun