Mendesak agar ada regulasi, Aliansi Tenaga Honorer Non Database (R4) DIY akan menggelar demo di Jakarta, Senin (21/7).
Ketua Aliansi Tenaga Honorer Non Database BKN (R4) DPW DIY Gandi Fibri Atmoko menyampaikan, demo akan diikuti aliansi dari berbagai daerah Indonesia. Lantaran, masalah tenaga honorer R4 juga dirasakan di berbagai daerah.
"Aliansi seluruh Indonesia akan melakukan demo besok di Jakarta," ucap Gandi Minggu (20/7).
Merasakan nasib yang sama, aliansi akhirnya memutuskan untuk ikut serta dalam demo.
Diterjunkan sejumlah 50 pegawai honorer untuk mengikuti demonstrasi yang bertempat di Istana Negara itu.
Aksi yang dipastikan akan lancar dan damai itu memiliki beberapa tuntutan.
Paling utama terkait regulasi yang mengatur tenaga honorer non database.
Pihaknya merasa dianak tirikan atas tak kunjung ada kepastian regulasi.
Padahal tenaga honorer R2 dan R3 yang telah tercatat di dalam database BKN telah mendapat kepastian regulasi. Kepastian regulasi itu, berupa pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK.
Secara garis besar ada tiga tuntutan yang akan disampaikan berupa desakan agar presiden mengeluarkan PP Khusus yang mengatur tenaga honorer R4.
Di antaranya, tenaga honorer R4 yang lolos seleksi PPPK 2024 agar segera diangkat. Kedua, tenaga honorer yang tak lolos CPNS mendapat jalur afirmasi seperti kebijakan tenaga honorer R2 dan R3. Ketiga, tenaga honorer R4 yang tak bisa mendaftar CPNS maupun PPPK akibat kebijakan, diharapkan difasilitasi dengan formasi afirmasi.
Demo yang akan dilakukan, berusaha mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB untuk membuat mekanisme pengangkatan tenaga honorer R4.
Salah satu mekanisme yang mungkin bisa dilakukan adalah PPPK reguler ataupun paruh waktu.
"Kami sudah audiensi dengan Bupati, dan mendapat ijin," ucapnya.
Demonstrasi yang digelar selama sehari itu, membuat kebanyakan tenaga honorer di sektor kesehatan, pemda, dan pendidikan meninggalkan ketugasannya.
Pihaknya memastikan pelayanan ke masyarakat tetap akan berjalan, karena tak semua tenaga honorer ikut berdemo. Selain itu, aliansi telah mengantongi surat ijin cuti dari setiap satuan kerja tempat mengabdi.
Sebenarnya upaya aliansi dalam meminta kebijakan pengangkatan tenaga honorer R4 telah diupayakan.
Melalui audiensi di tingkat kabupaten, hingga provinsi aliansi menemui jalan bantu.
Lantaran, keterbatasan anggaran daerah dan tak ada kebijakan dari pusat untuk mengangkat R4 menjadi alasannya. Pihaknya berharap demonstrasi akan membuahkan hasil konkrit.
Sebelumnya, Kepala BKP SDM Kulon Progo Sudarmanto membenarkan belum adanya regulasi yang mengatur pengangkatan tenaga BLUD. Akan tetapi, pihaknya menjamin tak akan ada PHK yang terjadi pada tenaga BLUD.
"Ada jaminan tidak di PHK, karena mereka punya peran dalam pelayanan dasar," ungkapnya.
Sudarmanto mengakui, tenaga honorer BLUD memiliki peran dalam pelayanan dasar ke masyarakat. Sehingga, mereka dipastikan tak terkena PHK akibat penataan PNS. (gas)
Editor : Bahana.