KULON PROGO - Kepemimpinan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan memberikan gebrakan baru di Bumi Binangun.
Salah satunya berupa penolakan pengadaan mobil dinas baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran pemkab yang nantinya akan difokuskan pada pelayanan publik dan infrastruktur.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, penolakan pengadaan mobil dinas untuknya sangat berkaitan dengan pengoptimalan anggaran. Anggaran bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.
"Sudah saya putuskan, anggaran mobil dinas baru dialihkan untuk pelayanan publik dan infrastruktur," ucap Agung, Minggu (18/5/2025).
Anggaran pengadaan mobil dinas baru yang telah dirancang di tahun 2024 dan tertuang di APBD 2025 dicoret.
Kebijakan yang dipilih Agung ini, tentu mampu menghemat anggaran hingga ratusan juta rupiah. Jika dilihat dari pengadaan tahun-tahun sebelumnya, anggaran mobil dinas bupati melebihi Rp 500 juta.
Agung memilih menggunakan mobil bekas yang dipakai pada pemerintahan sebelumnya.
Mobil itu dirasa masih mumpuni untuk menerabas medan Kulon Progo saat berkunjung ke masyarakat, ataupun bertugas sebagai bupati. "Infrastruktur masih menjadi PR, sudah kami siapkan skemanya," ujarnya.
Agung menyampaikan, kebutuhan infrastruktur di Bumi Binangun tergolong urgen. Anggaran untuk mobil lebih baik digunakan untuk infrastruktur. Lantaran infrastruktur dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Ketetapan dalam mendorong program infrastruktur juga diwujudkan dengan pengoptimalan anggaran MBG.
Sebelumnya, Agung menegaskan dana MBG berpotensi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pemkab hanya tinggal mendapat instruksi dari pemeintah pusat.
Selain infrastruktur, pelayanan publik menjadi fokus pemkab. Utamanya pelayanan publik yang inklusif.
Tujuannya mengakomodasi hak kaum difabel yang selama ini merasa terpinggirkan.
Komitmen pemkab ini diwujudkan saat Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab).
Agung secara langsung menerima policy brief dari Sigab, yang ternyata sesuai pandangannya.
Sebelumnya, Direktur Ekseskutif Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Joni Yuliyanto menyoroti layanan publik ramah disabilitas.
Hal ini diamini bupati Kulon Progo dengan mengalihkan anggaran mobil dinas ke pelayanan publik dan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Aris Nugroho membenarkan hal itu. Bupati secara tegas menolak pengadaan mobil dinas baru.
Walaupun secara teknis anggaran telah ditetapkan di tahun sebelumnya. "Anggaran dialihkan untuk membiayai program prioritas," ungkapnya. (*/gas/laz)
Editor : Winda Atika Ira Puspita