KULON PROGO - Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menolak pengadaan mobil dinas baru.
Gebrakan itu dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berjuluk Bumi Binangun itu.
Anggaran mobil dinas itu nantinya akan difokuskan pada pelayanan publik dan infrastruktur.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyampaikan, penolakan pengadaan mobil dinas untuknya sangat berkaitan dengan pengoptimalan anggaran.
Anggaran bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.
"Sudah saya putuskan, anggaran mobil dinas baru dialihkan untuk pelayanan publik dan infrastruktur," ucap Agung, Minggu (18/5/2025).
Anggaran pengadaan mobil dinas baru yang yang telah dirancang di tahun 2023, dan tertuang di APBD 2025 dicoret.
Kebijakan yang dipilih Agung ini, tentunya mampu menghemat anggaran hingga ratusan juta rupiah.
Jika dilihat dari pengadaan tahun-tahun sebelumnya, anggaran mobil dinas bupati melebihi nilai Rp 500 juta.
Agung memilih menggunakan mobil bekas yang dipakai pada pemerintahan sebelumnya.
Mobil itu dirasa masih mumpuni untuk menerabas medan Kulon Progo saat berkunjung ke masyarakat, ataupun bertugas sebagai bupati.
"Infrastruktur masih menjadi PR, sudah kami siapkan skemanya," ujarnya.
Agung menyampaikan, kebutuhan infrastruktur di Bumi Binangun tergolong urgen.
Anggaran untuk mobil lebih baik digunakan untuk infrastruktur.
Lantaran, infrastruktur dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Ketetapan dalam mendorong program infrastruktur juga diwujudkan dengan pengoptimalan anggaran MBG.
Sebelumnya, Agung menegaskan dana MBG berpotensi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Pemkab hanya tinggal mendapat instruksi dari pemeintah pusat.
Selain infrastruktur, pelayanan publik menjadi fokus pemkab. Utamanya pelayanan publik yang inklusif.
Tujuannya, untuk mengakomodir hak kaum difabel yang selama ini merasa terpinggirkan.
Komitmen pemkab ini, diwujudkan saat Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab).
Agung secara langsung menerima policy brief dari Sigab, yang ternyata sesuai dengan pandanngannya.
Sebelumnya, Direktur Ekseskutif Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) Joni Yuliyanto menyoroti layanan publik ramah disabilitas.
Hal ini, diamini oleh Bupati Kulon Progo dengan mengalihkan anggaran mobil dinas ke pelayanan publik dan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Aris Nugroho membenarkan hal itu.
Bupati secara tegas menolak pengadaan mobil dinas baru. Walaupun, secara teknis anggaran telah ditetapkan di tahun sebelumnya.
"Anggaran dialihkan untuk membiayai program prioritas," ungkapnya. (gas)
Editor : Meitika Candra Lantiva